Denpasar, TheJatim.com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia resmi mengukuhkan kepengurusan periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Selasa (16/12/2025). Pengukuhan ini menandai dimulainya babak baru konsolidasi organisasi mahasiswa tersebut dalam mengawal arah pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat.
Ketua Umum DPP GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa momentum pengukuhan ini tidak sekadar seremoni. Menurutnya, berbagai bencana ekologis yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera, menjadi alarm keras bahwa pembangunan nasional perlu kembali berpijak pada amanat Pasal 33 UUD 1945.
“GMNI memandang Pasal 33 UUD 1945 sebagai kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, penguatan ekonomi hijau harus terus didorong,” ujar Risyad.
Ia menilai bencana alam yang berulang tidak bisa dilepaskan dari model pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan. Pendekatan ekonomi hijau berbasis ekologi politik, kata dia, perlu dipercepat agar pembangunan tidak justru meninggalkan kerentanan sosial dan ekologis di kemudian hari.
Dalam konteks itu, Risyad menegaskan kesiapan GMNI untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah. Kontribusi tersebut akan diwujudkan melalui dialog kebijakan, kajian akademik, serta keterlibatan kader GMNI dalam berbagai ruang partisipasi publik.
Meski demikian, GMNI juga menegaskan posisinya sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab. Risyad menyampaikan bahwa GMNI tidak akan ragu menyampaikan kritik apabila kebijakan publik dinilai menjauh dari asas kekeluargaan dan belum menghadirkan kemakmuran rakyat secara nyata.
“Jika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, GMNI akan menyampaikan kajian akademik, kritik konstruktif, sekaligus alternatif kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan,” tegasnya.
Dalam pengukuhan tersebut, Muhammad Risyad Fahlefi ditetapkan sebagai Ketua Umum dan Patra Dewa sebagai Sekretaris Jenderal DPP GMNI periode 2025–2028. Kepengurusan baru ini menegaskan komitmen GMNI untuk terus mengabdi kepada bangsa dengan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Marhaenisme.
“GMNI akan terus berdiri di barisan perjuangan rakyat, setia pada UUD 1945, Pancasila, dan Marhaenisme, serta tetap mengawal cita-cita Indonesia merdeka yang berkeadilan sosial,” pungkas Risyad.
