TheJatim.com – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menginstruksikan seluruh struktur partai dan kadernya untuk bergerak aktif mencegah potensi wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah masing-masing. Instruksi ini dikeluarkan menyusul meningkatnya kasus DBD di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Langkah tersebut menegaskan sikap partai berlambang banteng moncong putih agar tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi terlibat langsung menjawab persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat.
Instruksi kewaspadaan dan gerakan pencegahan DBD itu tertuang dalam Surat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor 014/IN/DPD/II/2026 tertanggal 5 Februari 2026. Surat ini ditujukan kepada seluruh jajaran partai, mulai dari DPC, PAC, Ranting, Anak Ranting, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD kabupaten dan kota, hingga kepala daerah, wakil kepala daerah, serta seluruh kader partai.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa instruksi tersebut bukan sekadar seruan administratif, melainkan perintah yang harus diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.
“Ini bukan imbauan biasa. Seluruh kader wajib meningkatkan kewaspadaan dan mengambil peran aktif dalam pencegahan DBD. Partai harus hadir ketika rakyat menghadapi ancaman kesehatan,” kata Deni di Surabaya, Sabtu (7/2/2026).
Dalam surat instruksi tersebut, kader PDI Perjuangan diminta melakukan pemantauan aktif terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, partai juga mendorong penguatan koordinasi dengan tenaga kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit setempat.
Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui pola 3M Plus juga menjadi fokus utama. Kader diinstruksikan mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan berkelanjutan, sebagai langkah pencegahan paling efektif terhadap penyebaran DBD.
Tak hanya itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur juga meminta kader mendorong pelaksanaan fogging di wilayah rawan DBD, dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi kesehatan terkait. Edukasi langsung kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat juga ditekankan sebagai bagian dari upaya menekan angka kasus.
Seluruh kegiatan dan perkembangan di lapangan wajib dilaporkan secara berjenjang untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut organisasi.
“Kesehatan rakyat adalah prioritas. Kader tidak boleh menunggu situasi memburuk baru bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini,” pungkas Deni yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur.
