TheJatim.com – Sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi bertajuk Deadmokrasi Indonesia II di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Selasa, 11 Februari 2026. Mereka membawa lima isu nasional yang dinilai mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat.
Koordinator Lapangan aksi, M. Rizqi Senja Virawan, yang juga menjabat Menteri Koordinator Pergerakan BEM Universitas Airlangga (UNAIR), menyebut ada lima tuntutan utama yang disuarakan. Yakni penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, nasib guru honorer, persoalan deforestasi, serta tuntutan pembebasan aktivis.
Menurut Rizqi, kebijakan penonaktifan jutaan peserta PBI BPJS berpotensi mengancam akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Ia menilai langkah tersebut harus dievaluasi secara terbuka dan transparan. “Jangan sampai masyarakat kecil kehilangan perlindungan kesehatan,” ujarnya di sela aksi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti wacana pilkada melalui DPRD yang dinilai berpotensi mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam proses demokrasi. Mereka meminta DPRD Jawa Timur menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar setiap kebijakan strategis tetap berpihak pada prinsip keterlibatan publik.
Isu kesejahteraan guru honorer turut menjadi sorotan. Mahasiswa menilai persoalan status dan kepastian penghasilan guru honorer belum mendapatkan solusi komprehensif. Padahal, sektor pendidikan merupakan fondasi pembangunan daerah.
Dalam orasinya, massa aksi juga menyinggung dampak deforestasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan, termasuk ancaman terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Mereka mendesak adanya kebijakan yang lebih tegas dalam pengawasan dan perlindungan hutan.
Tak hanya itu, tuntutan pembebasan aktivis yang dikriminalisasi juga menjadi bagian dari agenda aksi. Mahasiswa meminta negara menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga.
Aksi diikuti mahasiswa dari berbagai kampus, antara lain Universitas Airlangga, Universitas Islam Lamongan (Unisla), Universitas Hang Tuah, serta sejumlah perguruan tinggi lain di Jawa Timur. Mereka datang dengan membawa spanduk, poster tuntutan, serta melakukan orasi secara bergantian.
Aliansi BEM SI Jawa Timur menyatakan aksi tersebut lahir dari kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka berharap DPRD Jawa Timur sebagai wakil rakyat di daerah dapat menyerap dan meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat nasional.
Hingga aksi berakhir, perwakilan mahasiswa menyatakan akan terus mengawal perkembangan isu-isu tersebut. Mereka menegaskan gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
