TheJatim.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax kembali menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa. Kebijakan yang dinilai dapat membantu menjaga kesehatan fiskal negara tersebut ternyata juga menyimpan konsekuensi ekonomi yang berpotensi langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
Persoalan itu menjadi pembahasan utama dalam Diskusi Publik #KamisMarhaenis yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (11/6/2026).
Forum yang diikuti kader dan mahasiswa tersebut membedah berbagai dampak kebijakan energi nasional, mulai dari pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), daya beli masyarakat, hingga potensi perubahan pola konsumsi BBM di Indonesia.
Ketua Komisariat GMNI FMIPA UNESA, Adamas Hafizh Addin, S.Pd., menilai kenaikan harga Pertamax tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Menurutnya, pemerintah memang berpeluang mengurangi tekanan anggaran negara akibat tingginya beban sektor energi. Namun di saat yang sama, masyarakat juga harus menghadapi biaya hidup yang semakin meningkat.
“Kenaikan harga Pertamax memang dapat membantu mengurangi beban APBN. Namun di sisi lain, masyarakat kelas menengah berpotensi menghadapi peningkatan pengeluaran yang cukup signifikan karena kebutuhan transportasi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari,” ujarnya.
Adamas menjelaskan, biaya transportasi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga BBM naik, maka pengeluaran rumah tangga ikut meningkat sehingga ruang konsumsi untuk kebutuhan lain berpotensi menyusut.
Fenomena tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian karena kelompok kelas menengah selama ini menjadi salah satu penggerak utama konsumsi domestik. Jika daya beli kelompok ini melemah, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor ekonomi lainnya.
Selain persoalan daya beli, GMNI FMIPA UNESA juga mengingatkan adanya potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite apabila selisih harga kedua jenis BBM semakin lebar. Perubahan pola konsumsi tersebut berisiko meningkatkan tekanan terhadap distribusi BBM bersubsidi.
“Jika perpindahan pengguna terjadi secara masif, permintaan Pertalite dapat meningkat tajam. Hal ini perlu menjadi perhatian agar distribusi dan ketersediaan BBM tetap terjaga bagi masyarakat yang menjadi sasaran pengguna Pertalite,” kata Adamas.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya menjaga ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Lonjakan konsumsi akibat migrasi pengguna dari BBM nonsubsidi berpotensi menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan distribusi energi nasional.
Sementara itu, Anggota Bidang Sosial, Politik, dan Budaya GMNI FMIPA UNESA, Reza, menilai perdebatan mengenai harga BBM seharusnya tidak berhenti pada persoalan naik atau turun semata. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal negara dan kemampuan konsumsi masyarakat.
“Menurut saya, yang terpenting bukan sekadar naik turunnya harga BBM, melainkan bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fiskal dan konsumsi masyarakat. Transparansi dalam pengambilan kebijakan serta komunikasi yang baik menjadi faktor penting agar setiap kebijakan dapat dipahami secara lebih rasional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, komunikasi pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan pelaku ekonomi. Pernyataan yang dianggap meremehkan risiko ekonomi, menurutnya, justru dapat memicu sentimen negatif di tengah masyarakat maupun pasar.
Reza juga menyoroti kondisi ekonomi global yang saat ini dipengaruhi berbagai faktor eksternal, termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak terhadap harga energi dunia dan nilai tukar mata uang.
Menurutnya, dampak yang dirasakan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kondisi global, tetapi juga sangat bergantung pada kekuatan fundamental ekonomi nasional dan tingkat kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah.
“Kenaikan harga BBM ataupun pelemahan nilai tukar rupiah tidak dapat dipandang semata-mata sebagai dampak konflik Timur Tengah. Besarnya pengaruh yang dirasakan akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat fundamental ekonomi domestik dan seberapa tinggi kepercayaan pasar terhadap pengelolaan ekonomi nasional,” jelasnya.
Melalui diskusi tersebut, GMNI FMIPA UNESA berharap setiap kebijakan energi yang diterapkan pemerintah mampu mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang. Tidak hanya menjaga keberlanjutan fiskal negara, tetapi juga melindungi daya beli masyarakat yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional.
GMNI FMIPA UNESA juga menegaskan pentingnya partisipasi publik, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.
