TheJatim.com – Banjir yang melanda sejumlah titik di Surabaya selama dua hari terakhir menjadi alarm serius bagi upaya pengendalian banjir di Kota Pahlawan. DPRD menilai, pendekatan berbasis drainase beton semata tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan yang terus berkembang.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa peristiwa banjir yang terjadi merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Mulai dari hujan berintensitas tinggi, pasang air laut, hingga limpahan air dari wilayah hulu.
“Ini bukan sekadar banjir biasa. Ada perpaduan karakter banjir lokal, pengaruh pasang laut, hingga kiriman air dari hulu. Artinya, penanganannya juga harus terintegrasi,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, sistem drainase berbasis beton yang selama ini menjadi andalan masih memiliki sejumlah keterbatasan. Selain belum sepenuhnya terintegrasi, kapasitas saluran juga dinilai belum optimal akibat minimnya normalisasi di berbagai titik.
Lebih jauh, Eri menyoroti dampak perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Hujan deras kini kerap terjadi di luar musim, memperparah risiko genangan di kawasan perkotaan yang padat.
“Perubahan iklim membuat tantangan pengendalian banjir semakin kompleks. Sementara pembangunan infrastruktur kita berjalan bertahap, dampaknya meningkat secara eksponensial,” katanya.
Sebagai langkah konkret, DPRD mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengembangkan sistem penanganan banjir yang lebih menyeluruh. Saat ini, Pemkot telah mengembangkan sekitar 100 titik bozem dan waduk dengan luas total lebih dari 172 hektare serta kapasitas tampung mencapai 6,85 juta meter kubik.
Selain itu, dalam pembahasan Raperda Pengendalian Banjir, DPRD dan Pemkot juga menyepakati kewajiban penyediaan kolam tampung air hujan di setiap kawasan, baik perumahan maupun komersial. Ketentuan tersebut mengharuskan kapasitas tampungan minimal 1 meter kubik untuk setiap 100 meter persegi lahan.
Eri menekankan bahwa pendekatan teknis seperti pembangunan saluran beton dan rumah pompa harus dilengkapi dengan strategi lain yang lebih berkelanjutan. Ia merinci lima langkah penting yang perlu dilakukan.
Pertama, mengembalikan fungsi alami sungai melalui normalisasi dan penataan ulang lanskap. Kedua, memperbanyak tampungan air seperti waduk, bozem, dan resapan skala rumah tangga. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas daerah, terutama dengan wilayah hulu seperti kawasan aliran Sungai Brantas.
Keempat, melakukan pengendalian tata ruang secara ketat untuk menekan alih fungsi lahan terbuka. Dan kelima, melakukan revolusi pengelolaan sampah yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya saluran air.
“Masalah sampah harus diselesaikan dari sumbernya. Mulai dari rumah tangga hingga dunia usaha. Tanpa itu, risiko banjir akan terus berulang,” tegasnya.
DPRD memastikan akan terus mendorong langkah-langkah strategis Pemkot agar penanganan banjir di Surabaya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan di tengah ancaman perubahan iklim global.
