TheJatim.com – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka sebanyak 2.100 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2026 mendapat perhatian serius dari DPRD Jawa Timur. Komisi A mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban baru bagi keuangan daerah dan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal APBD.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, menegaskan regenerasi aparatur sipil memang menjadi kebutuhan karena banyak ASN yang memasuki masa pensiun. Namun, penambahan pegawai tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang terhadap dampaknya terhadap belanja daerah.
Menurutnya, setiap formasi yang diajukan harus melalui analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja secara objektif. Langkah tersebut penting agar anggaran yang dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan belanja pegawai tidak terus membengkak tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Komisi A DPRD Jawa Timur memahami bahwa regenerasi ASN merupakan kebutuhan organisasi. Tetapi setiap kebijakan penambahan ASN harus tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah,” tegas Dedi, Rabu (1/7/2026).
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan, ukuran keberhasilan birokrasi bukan terletak pada banyaknya jumlah aparatur, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pelayanan pemerintah yang lebih cepat, efektif, dan berkualitas.
“Jangan sampai birokrasi bertambah besar, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat tidak ikut meningkat,” ujarnya.
Dedi menilai tantangan birokrasi saat ini sudah berubah. Transformasi digital yang berlangsung di berbagai sektor menuntut pemerintah menghadirkan ASN yang memiliki kompetensi tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik berbasis digital.
Karena itu, reformasi birokrasi dinilai harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan prosedur administrasi, serta integrasi layanan publik. Penambahan personel semata dinilai tidak otomatis menjawab kebutuhan masyarakat apabila tidak dibarengi peningkatan kapasitas aparatur.
“Yang dibutuhkan Jawa Timur bukan sekadar menambah jumlah aparatur, tetapi menghadirkan aparatur yang produktif, profesional, dan mampu menjawab tantangan birokrasi modern,” katanya.
DPRD Jawa Timur juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan struktur APBD. Belanja pegawai harus dikendalikan agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah.
Sejumlah pengamat kebijakan publik juga beberapa kali mengingatkan bahwa komposisi belanja daerah idealnya tetap memberikan porsi besar bagi belanja pembangunan. Dengan demikian, APBD mampu menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dedi memastikan Komisi A DPRD Jawa Timur akan mengawal secara ketat proses rekrutmen CASN 2026. Pengawasan dilakukan agar usulan formasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil organisasi, bukan sekadar menggantikan posisi pegawai yang pensiun atau memperbesar struktur birokrasi.
“Belanja pegawai tidak boleh tumbuh lebih cepat daripada kemampuan daerah menciptakan manfaat pembangunan bagi masyarakat. APBD harus tetap memberi ruang bagi program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik harus berjalan beriringan demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur.
“Prinsip kami sederhana, APBD harus bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Belanja pegawai memang penting, tetapi belanja pembangunan dan pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Keseimbangan ini harus dijaga agar Jawa Timur terus tumbuh, maju, dan semakin sejahtera,” pungkasnya.
