TheJatim.com – Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Siswa Nasional Indonesia (GSNI) langsung menyampaikan sikap tegas terhadap arah kebijakan pendidikan nasional. Melalui Kongres Nasional GSNI yang digelar di Surabaya pada 25–27 Juni 2026, organisasi pelajar tersebut meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh dengan menempatkan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai prioritas.
Forum tertinggi organisasi yang dihadiri delegasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari berbagai daerah itu menetapkan M. Fadil Tegar Syafian dari DPC GSNI Surabaya sebagai Ketua Umum dan Anggun Kumala Sari dari DPC GSNI Pemalang sebagai Sekretaris Jenderal GSNI periode 2026–2028.
Mengusung tema “GSNI New Generation”, kepengurusan baru menegaskan komitmennya membangun organisasi pelajar yang independen, progresif, serta aktif mengawal setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan.
Dalam pidato perdananya, Fadil menilai persoalan pendidikan nasional masih jauh lebih kompleks dibanding sekadar menjalankan program yang bersifat populis. Menurutnya, kualitas layanan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan seluruh pelajar tanpa terkecuali.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengungkapkan, GSNI masih menemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang berbeda antarwilayah, keterlambatan penyaluran, hingga lemahnya pengawasan pelaksanaan program.
“Persoalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak cukup hanya mengejar percepatan pelaksanaan, tetapi harus memastikan kualitas pelayanan benar-benar diterima secara adil oleh seluruh pelajar,” ujar Fadil.
Menurutnya, daerah 3T justru harus menjadi titik awal pelaksanaan berbagai program pendidikan nasional. Selama ini, wilayah dengan keterbatasan infrastruktur masih menghadapi persoalan akses pendidikan yang jauh lebih berat dibanding daerah perkotaan.
Ia mengingatkan, jangan sampai sekolah-sekolah di kota menikmati layanan yang lebih baik, sementara siswa di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan fasilitas, distribusi bantuan yang tidak menentu, hingga kondisi sekolah yang belum layak.
“Bila negara ingin membangun generasi emas Indonesia, maka pembangunan harus dimulai dari daerah yang selama ini tertinggal. Keadilan pendidikan tidak boleh berhenti menjadi slogan,” tegasnya.
Fadil juga menilai keberhasilan pembangunan pendidikan tidak bisa diukur hanya dari besarnya anggaran maupun jumlah paket makanan yang dibagikan pemerintah. Masih banyak sekolah di wilayah 3T yang membutuhkan perhatian serius karena kekurangan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, akses air bersih, listrik, jaringan internet, hingga tenaga pendidik.
Data berbagai laporan pendidikan nasional selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan infrastruktur dasar serta distribusi guru menjadi pekerjaan rumah yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Karena itu, GSNI mendorong pemerintah membuka ruang evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan MBG dengan melibatkan masyarakat, sekolah, akademisi, organisasi pelajar, serta berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Menurut Fadil, kritik terhadap kebijakan bukan berarti menolak program pemerintah. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar setiap anggaran negara benar-benar memberi manfaat maksimal bagi peserta didik.
“GSNI akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, objektif, dan berbasis data. Kami ingin setiap kebijakan pendidikan tidak hanya terlihat berhasil di atas laporan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelajar di lapangan,” katanya.
Pada periode kepengurusan 2026–2028, GSNI memastikan isu pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas sekolah di wilayah 3T, kesejahteraan guru, serta pengawasan terhadap kebijakan pendidikan nasional akan menjadi agenda utama organisasi.
Melalui semangat GSNI New Generation, organisasi tersebut berharap mampu menjadi wadah perjuangan pelajar yang kritis, solutif, dan konsisten mengawal lahirnya kebijakan pendidikan yang adil demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
