TheJatim.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 masih mampu tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy). Capaian tersebut dinilai menjadi kabar positif di tengah tekanan geopolitik global, ketidakpastian ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga energi yang masih membayangi berbagai negara.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional patut disyukuri karena mampu bertahan di atas lima persen meski dunia sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakmenentuan perekonomian global, kita patut bersyukur perekonomian nasional masih mampu tumbuh 5,29 persen secara tahunan,” ujarnya, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor musiman yang terjadi sepanjang triwulan II 2026. Libur sekolah pada Juli mendorong meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat sehingga sektor akomodasi, makanan, dan minuman melonjak hingga 10,6 persen. Di saat yang sama, momentum penerimaan peserta didik baru serta aktivitas pendidikan turut mengerek kinerja sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen.
Selain itu, cuaca kemarau dengan suhu tinggi meningkatkan kebutuhan listrik, terutama penggunaan pendingin ruangan. Kondisi tersebut diperkuat oleh kenaikan harga gas akibat konflik geopolitik yang mendorong sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 10,81 persen.
Meski demikian, Said mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia menilai terdapat sinyal perlambatan pada sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena menyumbang sekitar 18,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) sekaligus menyerap 13,5 persen tenaga kerja nasional.
“Pada triwulan I 2026 industri pengolahan masih tumbuh 5,04 persen, tetapi pada triwulan II melambat menjadi 4,52 persen. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah karena industri pengolahan merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi sekaligus penopang lapangan kerja formal,” tegas Said.
Perhatian serupa juga perlu diberikan kepada sektor pertanian. Walaupun panen padi berlangsung di berbagai daerah pada triwulan II 2026, pertumbuhan sektor ini justru melambat dari 4,97 persen pada triwulan I menjadi 3,8 persen. Padahal, sektor pertanian menyumbang sekitar 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi sumber mata pencaharian bagi 28,75 persen tenaga kerja nasional.
“Dengan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian harus terus diperkuat agar mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Said.
Dari sisi permintaan domestik, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyangga utama ekonomi dengan kontribusi sekitar 53,3 persen terhadap PDB. Meski laju pertumbuhannya sedikit melambat dari 5,52 persen pada triwulan I menjadi 5,05 persen di triwulan II setelah berakhirnya momentum Ramadan dan Idulfitri, kinerja tersebut tetap dinilai solid. Di sisi lain, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen, sedangkan ekspor meningkat 4,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor triwulan I yang hanya mencapai 0,9 persen.
Selain perkembangan ekonomi, Said juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih didominasi pekerja sektor informal. Data BPS menunjukkan jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026. Namun, pekerja informal juga naik dari 87,74 juta menjadi 87,88 juta orang, sehingga proporsi pekerja informal tetap mendominasi sebesar 59,3 persen, sedangkan pekerja formal hanya 40,7 persen.
Ia menjelaskan, dibandingkan akhir 2025, proporsi pekerja formal justru mengalami penurunan sekitar 1,6 persen, sementara pekerja informal meningkat dalam besaran yang sama. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena berkaitan erat dengan produktivitas tenaga kerja, kepastian pendapatan, hingga perlindungan sosial.
“Ke depan, pemerintah perlu memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, memperluas akses pendidikan tinggi, serta memperkuat program afirmasi bagi pekerja informal melalui beasiswa, kemudahan akses BPJS, dan perluasan lapangan kerja agar kesenjangan sosial tidak semakin melebar,” pungkas Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Timur itu.
