TheJatim.com, Pamekasan – DPRD Kabupaten Pamekasan mulai menyusun evaluasi atas kinerja pemerintah daerah setelah seluruh pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di tingkat komisi rampung. DPRD menemukan sejumlah catatan selama proses pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, mulai dari rendahnya realisasi program hingga penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya memberi manfaat nyata untuk masyarakat.
DPRD membahas LKPJ melalui masing-masing komisi sesuai bidang mitra kerjanya. Dalam forum tersebut, legislatif meminta OPD menjelaskan capaian program, realisasi anggaran, hingga berbagai kendala yang menghambat pencapaian target.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, proses evaluasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, DPRD tidak ingin pembahasan LKPJ hanya berakhir pada laporan administrasi. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan setiap penggunaan APBD, termasuk hasil yang bersumber dari pengeluaran anggaran tersebut.
“Fokus utama kami adalah memastikan setiap rupiah yang keluar memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ali menjelaskan, bahwa pembahasan oleh sejumlah komisi menghasilkan beberapa persoalan yang menjadi perhatian DPRD. Masalah tersebut meliputi rendahnya serapan anggaran, tidak tercapainya target kinerja, program yang belum menjawab kebutuhan masyarakat, hingga perlunya mengevaluasi kembali efektivitas belanja.
Berbagai temuan tersebut, kata dia, akan dirangkum menjadi rekomendasi DPRD. Rekomendasi itu nantinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelaksanaan program maupun perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.
“DPRD akan menuangkan seluruh temuan itu ke dalam rekomendasi sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu sorotan datang dari Komisi IV DPRD Pamekasan. Anggota Komisi IV Mohammad Saedy Romli mengatakan, pembahasan dengan sejumlah OPD tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa persoalan yang harus didalami karena penjelasan yang disampaikan OPD dinilai masih membutuhkan klarifikasi.
Saedy menyebut instansi cenderung menghabiskan anggaran internal lebih cepat daripada merealisasikan program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami menemukan beberapa OPD menghabiskan anggaran untuk kebutuhan internal, seperti rapat dan perjalanan dinas, lebih cepat daripada merealisasikan program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Komisi IV juga menemukan sejumlah hal yang memerlukan pencocokan antara laporan pelaksanaan anggaran dengan kondisi di lapangan. Temuan tersebut kemudian menjadi bahan DPRD dalam memberikan penilaian terhadap kinerja OPD.
“Uangnya ada, tetapi serapannya minim sekali dengan alasan kendala lapangan. Ini kan aneh, perencanaan mereka buat sendiri, tapi giliran eksekusi malah bingung sendiri,” tuturnya.
Saedy menegaskan, evaluasi LKPJ merupakan kesempatan bagi DPRD untuk memberikan catatan sekaligus mendorong OPD memperbaiki pola kerja. Menurutnya, serapan rendah akibat kondisi tertentu bukan masalah, asalkan instansi terkait mempertanggungjawabkannya dan tidak mengulanginya setiap tahun.
Saat ini, masing-masing komisi tengah merumuskan catatan hasil pembahasan untuk kemudian menyatukannya menjadi rekomendasi DPRD. Legislatif mengharapkan evaluasi tersebut menjadi pijakan agar pelaksanaan APBD berikutnya lebih terukur dan tidak mengulang persoalan yang sama.
“Lewat evaluasi ini, dewan ingin memastikan tata kelola pemerintahan Pamekasan semakin baik, akuntabel, dan programnya bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya . hai/an
