TheJatim.com, Pamekasan – Jarak layanan pemadam kebakaran yang masih terpusat di kawasan perkotaan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pamekasan. Pengamat menilai lambatnya armada mencapai Pantura (sekitar satu jam) memperbesar risiko kebakaran di wilayah tersebut. Merespons hal ini, DPRD Pamekasan berkomitmen mendorong pembangunan Pos Damkar di setiap daerah pemilihan (dapil) demi mempercepat penanganan darurat, Minggu (28/6/2026).

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, kebutuhan terhadap pos pemadam kebakaran di wilayah Pantura sebenarnya bukan persoalan baru. Rencana itu sudah dibahas beberapa kali sejak ia memimpin Komisi I DPRD Pamekasan empat tahun lalu.

Menurutnya, persoalan utama terletak pada jarak antara pusat kota dengan kawasan Pantura. Ketika kebakaran terjadi, waktu tempuh armada menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses penyelamatan maupun pencegahan meluasnya api.

“Kami sebenarnya sudah lama mengusulkan rencana pembangunan Pos Damkar di wilayah Pantura. Ketika kami memimpin Komisi I sejak empat tahun lalu, kami pun sudah sempat membahasnya,” kata Ali Masykur.

Saat ini, masyarakat menilai fasilitas pemadam kebakaran di wilayah tersebut masih terbatas. Ketersediaan sarana hanya berupa satu unit armada damkar dan dua unit mobil penyuplai, sementara armada utama masih berpusat di wilayah perkotaan.

Ali menilai kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Sebab, pelayanan kedaruratan semestinya dapat menjangkau masyarakat secara cepat tanpa terkendala jarak geografis.

Ia bahkan mendorong agar pemerintah tidak hanya memfokuskan pembangunan pos damkar di satu kawasan. Para anggota dewan pernah membahas konsep penyediaan satu pos di masing-masing dapil atau sekitar satu pos untuk melayani tiga kecamatan.

“Pos damkar bukan hanya di selatan atau Pantura, tapi per dapil atau satu pos per tiga kecamatan,” ujarnya.

Politikus muda PPP tersebut mengungkapkan, sejumlah kendala membuat pemerintah belum dapat merealisasikan rencana pembangunan pos damkar.

Menurut dia, keterbatasan fiskal memang menjadi tantangan dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur layanan darurat. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan armada pemadam yang lebih dekat.

“Dari awal kami sudah mengkaji jika jarak tempuh armada damkar dari pusat kota memang cukup jauh. Itu juga menjadi kebutuhan masyarakat, terutama ketika terjadi kebakaran di wilayah Pantura,” jelasnya.

Selain mengandalkan anggaran pemerintah daerah, Ali membuka peluang keterlibatan pihak swasta, dermawan, maupun perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau CSR.

Ia menilai pemerintah dapat mengarahkan dukungan tersebut untuk pengadaan armada maupun fasilitas pemadam kebakaran. Menurutnya, pihak donor tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk kebutuhan kemanusiaan kepada fasilitas keagamaan atau pembangunan fisik lainnya.

“Hemat kami, solusi ke depan adalah bukan hanya pemerintah daerah yang mengoperasikan armada damkar, tetapi para dermawan maupun CSR juga bisa mengambil peran,” ungkapnya.

“Artinya, donatur tidak hanya mengkhususkan bantuan itu bagi masjid atau fasilitas lainnya, tetapi mereka juga bisa mengarahkannya untuk damkar yang sangat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, apalagi masyarakat sangat membutuhkan hal ini,” sambung Ali.

DPRD Pamekasan, kata dia, akan tetap mendorong kebutuhan tersebut melalui pembahasan anggaran daerah. Ia berharap pemerintah daerah kembali memasukkan pembangunan pos damkar sebagai salah satu prioritas, terutama untuk kawasan dengan tingkat kebutuhan layanan darurat yang tinggi.

“Memang saat ini keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama, tapi ke depan kami akan tetap memperjuangkan,” tegasnya.

Ali menambahkan, pemerataan fasilitas pemadam kebakaran bukan hanya berkaitan dengan penanganan kebakaran, tetapi juga menyangkut perlindungan keselamatan dan aset masyarakat.

“Tidak kalah penting kami berharap pemerintah daerah dapat kembali mengkaji prioritas pembangunan pos damkar di wilayah Pantura, mengingat tingginya kebutuhan layanan darurat di Pamekasan, khususnya di wilayah Pantura,” pungkasnya. hai/an