TheJatim.com – Komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2027 menuai kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah provinsi justru hanya mengalokasikan sekitar 6,1 persen anggaran untuk belanja modal.
Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan belum kuatnya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan pembangunan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan, Deni Wicaksono, mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan belanja rutin mendominasi ruang fiskal daerah.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” kata Deni usai Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Dalam APBD Jatim 2027, total belanja daerah ditetapkan mencapai Rp27,637 triliun. Namun, penambahan anggaran sekitar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal hampir seluruhnya diarahkan untuk belanja operasi. Tambahan belanja modal hanya sekitar Rp1 miliar.
Artinya, penambahan anggaran belum memberikan perubahan berarti terhadap ruang pembangunan fisik dan penyediaan aset daerah. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan jalan, fasilitas publik, sarana pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pelayanan masyarakat.
“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sorotan terhadap belanja modal tersebut bukan tanpa alasan. Dalam pembahasan sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jatim juga mencatat alokasi belanja modal APBD 2027 sekitar Rp1,679 triliun atau turun 22,3 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi dalam menjaga pembangunan dan pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah Jawa Timur.
Selain persoalan belanja, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti lemahnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target pendapatan daerah APBD 2027 ditetapkan sebesar Rp26,546 triliun. Namun, kenaikan sekitar Rp138,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal seluruhnya berasal dari transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, target PAD justru turun sekitar Rp20,255 miliar dari usulan awal.
“Ketergantungan terhadap dana transfer harus menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD secara terukur, tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha,” tegas Ketua PA GMNI Jawa Timur itu.
Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD Jawa Timur pada 2027 hanya sekitar 0,2 persen. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi untuk memperluas sumber pendapatan daerah, memperbaiki pengelolaan aset, serta meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah pembiayaan defisit APBD 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat defisit sekitar Rp1,091 triliun. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah mengandalkan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
“Pembiayaan APBD harus disusun secara realistis dan terukur. Pemerintah perlu menyiapkan skenario apabila asumsi SiLPA tidak tercapai, sehingga pelaksanaan program tidak terganggu dan tidak menimbulkan persoalan fiskal di kemudian hari,” imbuhnya.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa SiLPA tersebut masih berupa proyeksi. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan perkiraan tanpa menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi anggaran tahun sebelumnya tidak sesuai target.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan penurunan anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Dalam APBD 2027, anggaran lembaga pengawasan internal tersebut menyusut 28,03 persen, dari sebelumnya Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar.
Penurunan ini menjadi perhatian karena Inspektorat memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran, mencegah penyimpangan, serta memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan. Ketika tuntutan transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi, kapasitas pengawasan justru perlu dijaga.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, pengawasan tidak boleh sekadar diperlakukan sebagai urusan administratif. Setiap rupiah uang rakyat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Meski menyampaikan sejumlah kritik, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyetujui Raperda APBD Jawa Timur 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Namun, persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Enam rekomendasi tersebut meliputi penyelarasan dokumen anggaran akhir, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan komposisi belanja, kesiapan program untuk mencegah rendahnya penyerapan, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.
Deni berharap seluruh rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan formal dalam rapat paripurna. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan APBD 2027.
“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” pungkas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya itu.
