TheJatim.com – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka babak baru dalam peta politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi momentum penting untuk menentukan sosok pendamping yang dinilai mampu memperkuat pemerintahan hingga akhir masa jabatan 2029.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pengganti Gibran tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik. Sosok tersebut harus mempunyai pengalaman pemerintahan, kemampuan membaca persoalan strategis, serta keselarasan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo.
Menurut Said, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.
Dengan Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan MPR pada Kamis (12/11/2026), proses pengisian jabatan wakil presiden mulai memasuki tahapan konstitusional. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan tersebut mengalami kekosongan sejak surat pengunduran diri diterima. Artinya, batas waktu pengisian jabatan jatuh pada Januari 2027.
Said menegaskan, kewenangan presiden mengusulkan dua nama calon memberikan ruang bagi Prabowo untuk menentukan figur sesuai kebutuhan pemerintahannya. Pilihan itu tidak terbatas pada partai politik pendukung pemerintah, tetapi juga bisa berasal dari luar koalisi maupun kalangan profesional.
“Sesuai konstitusi di atas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” ujar Said dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Ia memetakan sedikitnya tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo. Pertama, memilih figur dari internal koalisi pemerintahan, termasuk kader Partai Gerindra atau tokoh yang selama ini berada di lingkaran politik presiden.
Pilihan dari internal koalisi dinilai memiliki keuntungan dalam menjaga stabilitas politik pemerintahan. Namun, presiden tetap perlu mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, pengalaman birokrasi, serta kemampuan calon dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Dari ketiga opsi tersebut, idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” kata Said.
Opsi kedua adalah mengambil figur dari luar koalisi pemerintahan. Menurut Said, langkah tersebut dapat menjadi jalan untuk memperkuat persatuan nasional sekaligus memperluas dukungan politik di parlemen maupun di luar parlemen.
Sementara opsi ketiga adalah memilih sosok nonpartai. Kalangan profesional, teknokrat, ulama hingga budayawan dinilai dapat menjadi alternatif apabila memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Meski demikian, Said lebih condong pada figur politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, bahkan berasal dari kelompok dengan jumlah kursi terbesar. Namun, kekuatan politik tersebut harus diimbangi pengalaman pemerintahan dan kemampuan teknokratis.
“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan penting dalam pandangan Said. Wakil presiden mendatang harus mampu menjadi mitra strategis presiden, bukan membangun pusat kekuasaan baru yang justru berpotensi memunculkan persaingan di pucuk pemerintahan.
Said juga menilai wakil presiden ideal harus mampu membantu presiden memetakan persoalan strategis nasional. Tidak sekadar menjalankan tugas seremonial, tetapi ikut memberikan solusi konkret terhadap persoalan rakyat dalam jangka pendek maupun menengah.
Pengalaman pemerintahan juga menjadi faktor penting. Sebab, tantangan pemerintah ke depan tidak hanya menyangkut persoalan domestik, seperti ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dinamika global yang membutuhkan kecakapan dalam mengambil keputusan.
“Wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” ungkapnya.
Lebih jauh, Said berharap pasangan presiden dan wakil presiden mendatang dapat melanjutkan kerja pemerintahan hingga Pemilu 2029. Keselarasan keduanya dinilai penting agar agenda pembangunan tidak terganggu oleh persaingan politik di internal pemerintahan.
Menurutnya, kepemimpinan yang solid akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, menghadapi tantangan global, serta memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan rakyat.
“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” pungkas Said.
Dengan demikian, pengisian kursi wakil presiden bukan sekadar persoalan mencari pengganti Gibran. Keputusan Prabowo akan menjadi penentu arah hubungan politik di lingkar kekuasaan sekaligus kekuatan pemerintahan dalam menghadapi sisa masa jabatan hingga 2029.
