TheJatim.com – Dugaan penyelewengan solar subsidi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya membuka persoalan serius dalam pengawasan aset dan anggaran pemerintah. Kasus yang diduga berlangsung selama bertahun-tahun itu kini berkembang setelah pemeriksaan terhadap dua pengemudi truk sampah memunculkan 11 nama lain yang ikut ditelusuri.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pengusutan tidak berhenti pada dua orang yang tertangkap tangan. Ia meminta seluruh pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tersebut diperiksa. Menurutnya, solar yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kebersihan justru diduga diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.
“Ini sudah terjadi puluhan tahun, sebelum saya menjadi wali kota pun sudah terjadi. Makanya ketika ada kepala dinas sekarang yang Pak Fikser bisa membongkar ini, saya matur nuwun sanget (berterima kasih banyak). Tugas kita pemerintah ya membersihkan yang seperti ini. Wong itu duitnya rakyat,” kata Eri, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar pelanggaran disiplin pegawai. Dugaan pengalihan solar subsidi dari kendaraan operasional pemerintah berpotensi menyangkut penyalahgunaan fasilitas negara dan distribusi BBM yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Eri mengapresiasi langkah Kepala DLH Surabaya M Fikser yang mengungkap dugaan penyimpangan tersebut. Namun, ia meminta proses penelusuran dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Pemkot juga mendorong agar perkara diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
“Kita masih mendalami itu ya. Tapi saya meminta itu untuk dilaporkan di aparat penegak hukum karena ini sudah terjadi puluhan tahun,” tegasnya.
Kepala DLH Surabaya M Fikser mengungkapkan, hasil pemeriksaan awal terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan memunculkan 11 nama lain. Keterangan tersebut menjadi pintu masuk bagi DLH untuk menelusuri dugaan praktik yang disebut telah berlangsung dalam waktu lama.
“Dari dua ini kemudian menyebutkan nama 11 orang. Mereka mengaku bukan dia sendiri, tetapi semua. Jadi, ini dengan waktu yang lama,” ungkap Fikser.
Modus yang diduga dilakukan para pengemudi yakni menguras sebagian solar dari tangki truk pengangkut sampah, kemudian memindahkannya ke dalam galon untuk dijual kembali. Solar tersebut sejatinya merupakan alokasi BBM subsidi bagi kendaraan yang bertugas mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) Benowo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun DLH, solar hasil pengalihan tersebut diduga dijual kepada sejumlah pihak, termasuk petani yang membutuhkan bahan bakar untuk mengoperasikan mesin diesel. Transaksi disebut berlangsung di sekitar kawasan TPS, sedangkan pihak yang diduga menjadi penadah berada di luar kawasan tersebut.
“Penadah ini informasinya jual sama para petani yang menggunakan mesin diesel untuk menyedot air atau ada aktivitas lain,” katanya.
Dari pengakuan awal dua pengemudi yang tertangkap, masing-masing memperoleh uang sekitar Rp160 ribu per minggu dari penjualan solar tersebut. Namun, Fikser menduga nilai keuntungan yang diperoleh sebenarnya lebih besar. Besaran volume solar yang dialihkan, frekuensi transaksi, serta total kerugian pemerintah masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum.
Temuan ini juga memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan penggunaan BBM kendaraan operasional. Sebab, solar yang dialokasikan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah diduga justru menjadi komoditas yang diperjualbelikan.
Kasus tersebut sebelumnya terungkap ketika petugas DLH melakukan pemantauan lapangan untuk persiapan penilaian Adipura. Tim menemukan aktivitas kendaraan yang tidak sesuai dengan jalur operasional, kemudian menelusuri lokasi dan menemukan galon berisi solar. ANTARA juga melaporkan adanya pengakuan salah satu pengemudi yang menyebut praktik tersebut telah dilakukan sekitar lima tahun. Keterangan itu menjadi salah satu bagian yang perlu dicocokkan dengan klaim bahwa penyimpangan telah berlangsung puluhan tahun.
Fikser memastikan penanganan perkara tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan internal. DLH telah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Sejumlah pihak juga mulai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Surabaya. Perkara ini diarahkan pada dugaan tindak pidana korupsi karena menyangkut penyalahgunaan BBM subsidi yang dialokasikan untuk kepentingan pelayanan publik.
Di sisi kepegawaian, DLH mengusulkan sanksi berat terhadap dua pengemudi yang tertangkap tangan. Keduanya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sepihak dan harus melewati prosedur administrasi serta pemeriksaan sesuai ketentuan kepegawaian.
“Yang ditangkap dua orang karena ada bukti, itu kita ajukan proses sanksi berat. Mereka statusnya PPPK, sehingga untuk memecat harus melalui proses administrasi kepegawaian. Mereka sudah diperiksa di badan kepegawaian dan sekarang dipanggil dalam proses di Kejaksaan Negeri,” jelas Fikser.
Kasus ini juga menuntut pembenahan sistem pengawasan, bukan sekadar pemberian sanksi kepada pengemudi. Sebab, apabila dugaan praktik tersebut benar berlangsung bertahun-tahun, evaluasi perlu menyentuh sistem pembagian BBM, pencatatan pemakaian, pengawasan perjalanan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sebagai langkah pencegahan, DLH Surabaya mulai memperketat pengawasan konsumsi solar melalui pemasangan GPS pada armada pengangkut sampah. Teknologi tersebut digunakan untuk memantau jarak tempuh kendaraan sekaligus menghitung kebutuhan BBM berdasarkan rute dan jumlah ritasi pengangkutan.
Fikser menjelaskan, DLH Surabaya memiliki sekitar 300 armada operasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kendaraan pengangkut sampah dari TPS menuju TPA memperoleh alokasi solar subsidi. Kebutuhan setiap kendaraan berbeda, bergantung pada jarak perjalanan dan frekuensi pengangkutan.
“Kami sudah menghitung dengan GPS berapa jarak dan dibagi dengan per liter. Jadi, kami sudah tahu kebutuhan mereka itu pasti berapa setiap titik. Akhirnya, kami sudah mengubah semua di internal tentang bagaimana pemberian BBM ke setiap kendaraan,” pungkasnya.
Dengan munculnya 11 nama dalam pemeriksaan awal, pengusutan dugaan penyelewengan solar DLH Surabaya kini menjadi ujian bagi keseriusan Pemkot membenahi pengelolaan anggaran dan fasilitas operasional. Publik tidak cukup hanya disuguhi penindakan terhadap dua pengemudi. Pemerintah harus memastikan siapa saja yang terlibat, bagaimana praktik itu bisa berlangsung begitu lama, serta berapa besar kerugian yang ditimbulkan.
Pengawasan GPS menjadi langkah awal, tetapi pembuktian hukum dan keterbukaan hasil pemeriksaan tetap menjadi hal yang paling ditunggu. Solar subsidi yang dialokasikan untuk mengangkut sampah seharusnya kembali manfaatnya kepada masyarakat, bukan berubah menjadi sumber keuntungan pribadi.
