TheJatim.com – Panggung kritik terhadap pejabat publik tidak selalu harus berlangsung melalui demonstrasi atau perdebatan politik. Di Surabaya, anak-anak muda justru disiapkan ruang untuk menyampaikan kritik dengan cara berbeda, yakni melalui komedi tunggal atau stand up comedy.
Melalui Audisi Berani Berkomedi (ABB), DPD PDI Perjuangan Jawa Timur membuka kesempatan bagi komika muda untuk melontarkan kritik, termasuk terhadap partai politik yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Bahkan, PDIP Jatim secara terbuka mempersilakan para peserta menjadikan kinerja pejabat publik dan tokoh politik sebagai bahan roasting.
“Justru kami ingin membangkitkan level kritik anak-anak muda agar lebih kreatif, segar, dan tepat sasaran. Mereka bisa menyampaikan kritik, tetapi tetap membuat semua orang tertawa bersama secara elegan,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah, Jum’at (20/11/2026).
Audisi ABB berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 22 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB. Kegiatan tersebut mengambil tempat di KOGU SPACE, Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 59, Surabaya.
Agenda ini rencananya dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama sejumlah pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Kehadiran para tokoh politik tersebut sekaligus menjadi ujian menarik bagi keberanian komika dalam menyampaikan kritik di hadapan pihak yang menjadi sasaran materi komedi mereka.
“Komika selalu punya cara mengartikulasikan pesan. Berbeda dengan dunia akademik yang cenderung lugas, komika bisa mengemas kritik melalui humor. Bahkan, orang yang dikritik justru bisa ikut tertawa,” ujar Said.
ABB bukan sekadar kompetisi mencari pelawak baru. Setiap peserta mendapatkan kesempatan tampil selama tiga hingga lima menit untuk menguji kemampuan membangun materi, mengolah persoalan publik, sekaligus menyampaikannya melalui satir yang menghibur.
Sebelum menyambangi Surabaya, audisi ini telah digelar di Malang dan Jember. Setelah itu, kegiatan direncanakan berlanjut ke Madiun sebelum memasuki babak final yang juga dijadwalkan berlangsung di Surabaya.
“Yang kedua adalah kemampuan membingkai kritik dalam bahasa satir dan humor. Inilah yang membedakan kritik komika dengan kritik akademisi maupun masyarakat pada umumnya,” jelas Said.
Menariknya, meski difasilitasi partai politik, ABB tetap memberikan ruang bagi peserta untuk mengkritik PDIP Jatim maupun pejabat publik. Namun, materi roasting diarahkan pada kinerja dan kebijakan, bukan serangan terhadap kehidupan pribadi. Panitia juga menekankan agar peserta menghindari materi yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Salah satu contoh terjadi dalam pelaksanaan ABB di Malang dan Jember. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pernah menjadi sasaran materi komika yang menyinggung kebiasaannya melakukan inspeksi mendadak ke pasar.
” Cak Eri Cahyadi sering sidak ke pasar sebenarnya bukan sidak, tetapi disuruh istrinya belanja. Modus saja sidak ke pasar itu,” demikian salah satu materi roasting yang disampaikan peserta dan disambut gelak tawa penonton, termasuk Eri Cahyadi yang duduk di depan panggung.
Bagi penyelenggara, keberanian menerima kritik menjadi bagian penting dalam membangun ruang demokrasi yang sehat. Humor dapat menjadi medium untuk menyampaikan persoalan publik tanpa harus menciptakan permusuhan antara pengkritik dan pihak yang dikritik.
Said menilai anak muda membutuhkan lebih banyak ruang kreatif untuk mengembangkan gagasan sekaligus mempertajam kemampuan berpikir kritis. Karena itu, ABB diharapkan tidak berhenti sebagai ajang pencarian bakat komika, tetapi juga menjadi ruang menyampaikan kegelisahan masyarakat melalui pendekatan yang lebih segar.
“Anak-anak muda perlu ruang kreatif yang semakin banyak. Kami terpanggil untuk menjadi bagian dari hal itu agar mereka punya saluran kreatif sekaligus meningkatkan daya penalarannya,” tegas Said.
Peserta yang ingin mengikuti audisi ABB Surabaya dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp 082132229226 atau mendaftar melalui tautan bit.ly/Beraniberkomedi. Ajang ini menjadi kesempatan bagi komika muda untuk membuktikan bahwa kritik politik tidak harus selalu disampaikan dengan nada tinggi. Terkadang, sebuah lelucon justru mampu membuat pejabat lebih sulit menghindar dari pertanyaan publik.


