TheJatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya segera menuntaskan pendataan 239.277 kepala keluarga (KK) yang masuk kategori tidak ditemukan dalam Program Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desakan ini menguat karena Surabaya telah ditetapkan sebagai pilot project nasional pendataan sosial ekonomi terpadu.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja DPRD Surabaya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (14/1/2025). Dalam rapat itu, DPRD menyampaikan apresiasi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai surveyor DTSEN karena telah bekerja langsung di lapangan dengan tantangan yang tidak ringan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau Cak Yebe, menyebut pendataan DTSEN membutuhkan ketelitian tinggi dan stamina kuat karena menyangkut kondisi sosial masyarakat perkotaan yang dinamis.
“Kerja surveyor ini berat dan melelahkan. DPRD mengapresiasi upaya ASN yang turun langsung ke lapangan,” kata Cak Yebe.
Meski begitu, ia menegaskan masih adanya 239.277 KK yang belum terverifikasi hingga tahap akhir pendataan harus segera ditangani. Menurutnya, kategori tidak ditemukan bukan semata akibat kelalaian petugas, tetapi dipengaruhi mobilitas warga yang tinggi.
Ia menjelaskan, warga masuk kategori tersebut karena telah didatangi lebih dari dua kali oleh surveyor namun tidak ditemui di alamat sesuai data. Selain itu, banyak warga yang telah pindah domisili, baik ke wilayah lain di Surabaya maupun ke luar kota.
Cak Yebe menekankan posisi strategis Surabaya dalam Program DTSEN karena menjadi daerah percontohan nasional. Pemkot Surabaya bahkan telah menjalin nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Surabaya ini jadi starter. Ibu Gubernur mendorong DTSEN diterapkan serentak di 37 kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan Surabaya sebagai contoh,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Surabaya menilai penyelesaian data DTSEN tidak boleh berlarut-larut dan harus melibatkan lintas sektor. Ia mengingatkan agar Surabaya tidak kalah cepat dibanding daerah lain dalam menuntaskan pendataan.
Dalam evaluasi internal, Komisi A DPRD Surabaya juga menyoroti metode survei yang masih mengandalkan ASN. Menurut Cak Yebe, pendekatan tersebut perlu fleksibilitas, terutama untuk wilayah perumahan menengah ke atas dan apartemen yang memiliki sistem keamanan ketat.
Ia mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) untuk melibatkan asosiasi pengembang seperti APERSI dan REI Surabaya agar membantu memfasilitasi akses surveyor.
“Karakteristik perumahan dan apartemen berbeda dengan permukiman padat. Pendekatannya tidak bisa disamakan,” tegasnya.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD mendorong Pemkot Surabaya menerapkan strategi jemput bola dengan melibatkan RT dan RW. Perangkat kewilayahan dinilai paling memahami kondisi riil warganya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan masih terdapat 234 warga yang belum ditemukan dan diminta melakukan klarifikasi secara mandiri ke kelurahan tempat tinggalnya. Klarifikasi ini penting agar data mereka bisa masuk dalam pendataan DTSEN yang menggunakan 90 indikator sosial ekonomi.
“DTSEN ini menentukan siapa yang perlu dibantu dan siapa yang sudah sejahtera. Dari situ juga bisa terlihat gini rasio Surabaya,” ujarnya.
Ia mengakui banyak kendala di lapangan, mulai dari warga tidak berada di tempat hingga penolakan pendataan, yang jumlahnya mencapai sekitar 6.000 orang. Namun, pendekatan persuasif terus dilakukan dengan melibatkan kepala OPD dan camat yang turun langsung mendampingi surveyor.
Menurut Eddy, penolakan paling banyak terjadi di kawasan perumahan dan apartemen. Saat ini, Pemkot Surabaya memperpanjang masa survei hingga 20 Januari 2025. Tim surveyor akan kembali turun ke lapangan, sementara warga yang belum terdata juga diminta aktif melapor ke kelurahan.
“Total surveyor ada 5.700 orang dari ASN seluruh OPD yang tersebar di 31 kecamatan. Setelah tanggal 20 Januari, kami akan evaluasi ulang hasil pendataannya,” pungkasnya.
