TheJatim.com, Pamekasan – DPRD Kabupaten Pamekasan mendorong agar momentum Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI tidak berhenti sebagai agenda kenegaraan, tetapi menjadi pengingat bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa harus mewujudkan kemerdekaan.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan hal itu usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Pamekasan., Jumat (14/8/2026).
Menurut Ali, pidato kenegaraan Presiden menjadi momentum untuk melihat kembali sejauh mana pembangunan nasional telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang mendapat perhatian ialah ketahanan pangan dan upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.
Ia menilai capaian sektor pangan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri yang turut mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah daerah.
“Swasembada pangan itu banyak dibantu oleh TNI-Polri, baik jagung maupun padi. Kalau yang surplus tinggi itu di Madura Bangkalan, karena di sana tidak ada tembakau, jadi musim kemaraunya juga nanam padi. Padi dan jagung,” kata Ali.
Politikus PPP tersebut menilai bahwa pemerintah perlu terus memperkuat semangat swasembada pangan karena ketahanan pangan berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan sektor pertanian tetap mendapatkan dukungan agar produktivitas petani terus berkembang.
Namun, bagi Ali, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada capaian makro. Persoalan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Ia menceritakan pengalamannya ketika menemukan masih ada masyarakat di pelosok Pamekasan yang memaknai kemerdekaan dari sisi kondisi ekonomi mereka.
“Ketika kita survei ke masyarakat Pamekasan agak ke dalam, ‘Kenapa di sini kok nggak ada bendera Merah Putih?’ Mereka menjawab, ‘Di sini belum merdeka, Pak. Belum merdeka secara ekonomi,’” tuturnya.
Pernyataan tersebut, kata Ali, menunjukkan bahwa peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kebebasan secara politik, tetapi juga kepastian untuk hidup aman, sejahtera, dan terbebas dari kemiskinan.
“Semoga di HUT ke-81 Indonesia Merdeka ini, semoga merdeka dari kemiskinan, merdeka dari keterpurukan keamanan, merdeka dari kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan yang lain,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD Pamekasan turut menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai berjalan di daerah. Ali menilai program tersebut berpotensi besar menggerakkan perekonomian masyarakat desa apabila instansi terkait mengelolanya secara tepat dan transparan.
DPRD menilai bahwa instansi terkait perlu mengawasi sejak awal besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas KDKMP. Menurut Ali, keberadaan koperasi harus benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar membangun fasilitas fisik.
“Yang hari ini nih, KDKMP. Karena bangunannya hampir sama, anggarannya miliaran. Patut dikawal bersama, terutama insan pers. Dikawal kapan berfungsinya, manajernya dari mana,” tegasnya.
Ia berharap DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, dan insan pers dapat bersama-sama mengawal implementasi program tersebut. Terlebih, pemerintah nantinya mengarahkan KDKMP menjadi bagian dari distribusi berbagai program bantuan sekaligus penggerak ekonomi masyarakat desa.
Ali menyebut bahwa pemerintah merencanakan penyaluran bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga berbagai bantuan lainnya melalui Koperasi Merah Putih. Karena itu, kesiapan pengelolaan koperasi menjadi faktor penting agar program tersebut tidak kehilangan tujuan utamanya.
“Niatnya Presiden sudah bagus, cuma perangkatnya ini harus juga satu niat, tekad bulat seperti Pak Presiden. Jangan sampai hanya Presiden yang memiliki cita-cita mulia, tetapi jajaran di bawah tidak menyertainya dengan niat yang semulia Pak Presiden saat memberikan program,” katanya.
Sementara itu, DPRD Pamekasan menggelar Rapat Paripurna lebih awal daripada jadwal Sidang Tahunan MPR RI yang biasanya berlangsung 16 Agustus. Tahun ini, pihak legislatif memajukan agenda tersebut karena 16 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Minggu.
Ali menjelaskan, kehadiran pimpinan DPRD bersama unsur Forkopimda dalam agenda tersebut merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah untuk menyimak pidato kenegaraan Presiden.
“Itu menjadi kewajiban kita semua, seluruh pimpinan DPRD, pimpinan Forkopimda untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya.
Pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Forkopimda, Kapolres Pamekasan, Komandan Kodim 0826/Pamekasan, Kejaksaan Negeri Pamekasan, pimpinan OPD, serta para veteran menghadiri Rapat Paripurna tersebut. hai/an
