TheJatim.com – DPRD Kota Surabaya menilai permintaan maaf Wakil Wali Kota Surabaya Armuji kepada organisasi masyarakat Madura Asli Sedarah (MADAS) sebagai sikap kenegarawanan yang patut diapresiasi. Sikap tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa konflik yang berkembang dan viral di media sosial dapat berdampak nyata di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Mohammad Saifuddin, menyebut pengakuan kekhilafan dan permohonan maaf yang disampaikan Armuji menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin dalam menyikapi persoalan publik.
“Permohonan maaf itu bagus. Ini menunjukkan pemimpin tidak perlu merasa paling benar atau main otot. Mengakui khilaf justru sikap yang patut diapresiasi,” kata Saifuddin, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa isu konflik warga yang ramai di media sosial tidak boleh dianggap sepele. Menurutnya, tanpa verifikasi yang menyeluruh, persoalan di tingkat akar rumput justru berpotensi melahirkan masalah baru.
“Ini bukti bahwa konflik yang viral di media sosial memang berdampak nyata di lapangan. Kalau tidak diverifikasi secara komprehensif, dampaknya bisa meluas,” ujarnya.
Politisi Fraksi Demokrat DPRD Surabaya itu juga menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum menyampaikan pernyataan ke publik. Proses verifikasi, kata dia, harus melibatkan banyak pihak agar tidak muncul kesimpulan sepihak.
“Verifikasi tidak boleh hanya satu orang. Harus melibatkan RT, RW, tokoh masyarakat, lurah, camat, hingga pihak terkait lainnya supaya faktanya jelas,” tegasnya.
Terkait respons MADAS yang muncul setelah polemik bergulir di ruang digital, Saifuddin berharap persoalan tersebut tidak lagi dibesar-besarkan. Menurutnya, permintaan maaf yang telah disampaikan seharusnya menjadi titik akhir konflik.
“Kalau sudah ada permintaan maaf dan pengakuan khilaf, tidak perlu dilanjutkan apalagi dibesar-besarkan. Budaya kita adalah saling memaafkan,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk kembali mengedepankan persatuan dan fokus membangun Surabaya secara bersama-sama.
“Mari kita berjabat tangan kembali dan bersama-sama membangun Surabaya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saifuddin mengingatkan bahwa derasnya arus informasi di era digital menuntut kehati-hatian para pemimpin dalam menyampaikan pernyataan. Informasi yang tidak lengkap, menurutnya, bisa dengan cepat memicu eskalasi konflik.
“Eskalasi konflik di media sosial bisa berubah menjadi tekanan sosial dan organisasi. Karena itu, penyampaian informasi harus detail dan faktual,” ujarnya.
Ke depan, DPRD Surabaya berharap konflik di tingkat warga tidak lagi dijadikan konten media sosial, terutama yang berpotensi memanaskan situasi.
“Kalau mau dijadikan konten, sebaiknya solusi konstruktifnya, bukan konfliknya,” tegas Saifuddin.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan jalur legislatif jika menghadapi persoalan di tingkat bawah. DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, disebut siap membuka ruang dialog untuk mencari solusi bersama.
“Kalau ada konflik, ayo duduk bersama. Kita carikan solusi supaya masalah kecil tidak membesar,” pungkasnya.
