Thejatim.com – Beberapa waktu lalu viral video di media sosial terkait alokasi anggaran pendidikan Surabaya hanya 19 persen dari APBD 2025 atau sebesar Rp12,3 triliun. Namun, Pemkot Surabaya membantah keras klaim itu dan menyatakan konten video tersebut hoaks.
Merespons hal itu, Praktisi Anggaran Mauli Fikr selaku pemilik video membantah konten yang dibuatnya soal anggaran pendidikan Kota Surabaya itu hoaks. Bahkan, ia secara terang-terangan siap adu data terkait hal itu.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya itu berbasis data resmi yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.
“Pernyataan saya merujuk pada Perda APBD 2025, khususnya Lampiran V, yang mencatat alokasi belanja fungsi pendidikan hanya sebesar 19,37 persen dari total APBD,” katanya dilansir selalu.id, Senin (20/05/2025).
Direktur Intrapublik itu mengkritik penggunaan istilah ‘fungsi pendidikan’ yang dinilainya terlalu luas dan rawan disalahartikan. “Tidak semua belanja yang bersinggungan dengan pendidikan bisa serta-merta dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan. Harus jelas konteks dan tujuannya,” jelasnya.
Ia menyebut respons yang dilakukan Pemkot Surabaya terlalu reaktif dan menyentuh inti permasalahan. Ia menyarankan pemerintah merujuk pada dokumen-dokumen hukum yang sah, bukan sekadar mengandalkan sistem internal seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau surat edaran.
“Kalau Pemkot mengklaim lebih dari 20 persen, silakan tunjukkan basis hukumnya. Saya merujuk pada Perda, dokumen yang sah secara hukum dan dapat diuji publik,” tegasnya.
Ia mengimbau agar klarifikasi dari Pemkot dijadikan momentum untuk berdialog, bukan menyerang balik kritik yang berbasis hukum. “Mari kita buka datanya secara jujur dan hindari sikap merasa paling benar,” katanya.
Menurutnya, kritik terhadap anggaran pendidikan adalah bagian dari kontrol publik, terutama terhadap belanja yang termasuk kategori mandatory spending.
“Itu uang rakyat. Jadi harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi. Pendidikan ini soal masa depan kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, M Fikser, menyebut anggaran pendidikan mencapai 20,96 persen dari APBD atau Rp2,588 triliun.
Ia mengatakan, anggaran pendidikan tidak hanya berasal dari Dinas Pendidikan. “Hitungan yang sebenarnya adalah total belanja fungsi pendidikan, jadi tidak terbatas di Dinas Pendidikan,” katanya.
