TheJatim.com – Harapan warga berpenghasilan rendah (MBR) di Surabaya untuk memiliki rumah layak huni kembali mendapat angin segar. Kamis (3/7/2025), Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, guna menggali referensi konkret penerapan perumahan murah yang manusiawi.
Lokasi yang dikunjungi bukan sekadar kompleks biasa. Namanya Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA), berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan. Total ada 386 unit rumah tapak berkonsep hijau yang dibangun untuk warga MBR, termasuk para guru dan pekerja informal.
“Luar biasa, di Kendal para guru mendapat prioritas kepemilikan rumah. Ini konsep yang bisa kami jadikan rujukan di Surabaya,” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko yang akrab disapa Cak YeBe.
Rumah-rumah di BSA bertipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi. Konsep pembangunannya tidak hanya memperhatikan keterjangkauan harga, tetapi juga kelayakan hidup penghuninya.
Salah satu penerima manfaat, Tusyani, seorang tukang bangunan, berbagi kisahnya. Ia mengaku hanya perlu membayar uang muka Rp5 juta, dengan cicilan bulanan sekitar Rp1 juta selama 20 tahun. “Angsuran ini masih saya mampu. Bisa tinggal di rumah sendiri, rasanya tenang,” katanya dengan nada lega.
Ketua Pansus, Mohammad Saifuddin, menilai pengalaman Kendal bisa jadi bahan berharga untuk merumuskan Raperda Hunian Layak di Surabaya. Apalagi, Kota Pahlawan juga memiliki lahan potensial di kawasan barat dan timur.
“Karakteristik tanahnya memang berbeda. Tapi di timur, pembangunan vertical housing masih sangat memungkinkan. Kita tidak bisa lagi bergantung pada pola lama,” ujarnya.
Dalam diskusi bersama Pemkab Kendal, Pansus juga mendapat paparan teknis dari Dinas Perkim, PUPR, Kantor Pertanahan, hingga pihak pengembang. Selain rumah tapak, kawasan BSA juga dilengkapi dua blok rusunami dan sembilan unit ruko untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
BSA dibangun di atas lahan milik Bank Tanah Negara yang dikelola ATR/BPN, sehingga proses perencanaan dan peruntukannya jauh lebih fleksibel dan strategis.
“Surabaya butuh grand design penyediaan rumah murah bagi MBR. Harus jelas targetnya, capaian per tahunnya, dan siapa saja yang diprioritaskan. Kalau Kendal bisa menarget 3.400 unit dari total 34 ribu MBR, Surabaya tentu bisa lebih,” tegas Saifuddin.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi penyusunan Raperda Hunian Layak di Surabaya, bukan hanya tentang membangun rumah, tapi membangun harapan.
“Kita ingin menghadirkan rumah yang bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat hidup yang layak dan bermartabat,” pungkas politisi Partai Demokrat itu.
