Jumat, 16 Mei 2025
Image Slider

PMII UINSA Apresiasi Pemkot Surabaya Siapkan Segala Hal untuk Munas APEKSI, Tapi…

TheJatim.com – Ketua Umum Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Achmad Zain Avicena mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025.

Menurutnya, upaya untuk mempersiapkan segala hal dalam menyambut 98 wali kota, perwakilan anak muda se-Indonesia yang tergabung dalam Youth City Changers (YCC), hingga Presiden Prabowo Subianto perlu diapresiasi. Bahkan banyak harapan dalam memperkokoh perekonomian masyarakat.

ADVERTISIMENT

“Tentu kami mengapresiasi upaya-upaya Pemerintah Kota, dalam hal ini Wali Kota Surabaya, Mas Eri Cahyadi untuk menggelar Munas APEKSI VII. Secara umum, harapan kami untuk mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga:  Peringatan Hari Aksara Internasional Tahun 2021, Gubernur Khofifah: Literasi Digital Butuh Percepatan Secara Massif

Namun, kata Avicena, sapaan akrabnya mengaku kecewa akan upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk ‘mensukseskan’ Munas APEKSI VII. Pasalnya, ia menemukan fakta terbalik dari koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan 49 pengusaha panti pijat.

“Kami mendengar adanya upaya lain dari penegakan aturan dan norma. Bahwa ada tujuan untuk seluruh pengusaha panti pijat didesak untuk ‘mendukung’ Munas APEKSI yang dijadwalkan pada hari ini, 6 Mei hingga Sabtu, 10 Mei mendatang,” katanya.

Baca Juga:  Pemkot Segera Bikin Akses Jalan Radial Road di Kawasan Surabaya Barat

Mahasiswa Ilmu Filsafat itu menyoroti, jika kabar tersebut benar, maka praktik semacam itu mencederai nilai transparansi dan etika penyelenggaraan kegiatan publik. Bahkan, jika ada rencana ‘mendukung’ itu harus berupa uang atau kegiatan lain dari panti pijat.

Maka dalam konteks ini, lanjut Avicena, Pemkot Surabaya telah memanfaatkan kekuasaan atau posisi, dan itu berpotensi melanggar etika birokrasi. Seharusnya, pemkot bertindak berdasarkan aturan hukum, bukan mencari keuntungan dari pihak tertentu.

“Bahaya sekali, apalagi kalau sampai terungkap ke publik. Kami memprediksi reputasi Mas Eri bisa rusak parah, dan bisa berujung pada proses hukum,” ujarnya.

Baca Juga:  Komisi A Tuntaskan Miskomunikasi RW Dengan Ciputra World Surabaya

Avicena juga mengungkapkan harapannya, wali kota yang kerap berucap ‘Fa insyaallah’ itu untuk berpedoman kepada filsuf islam terdahulu. Ia menyebut salah satu filsuf, yakni Al-Farabi di Tahun 872–950 Masehi, yang terkenal dengan gagasannya tentang negara utama dalam karyanya al-madinah al-fadilah dan etika kepemimpinan.

“Seorang pemimpin ideal harus memiliki kebijaksanaan, kejujuran, keadilan, dan integritas moral. Hemat saya, Mas Eri sebagai pemimpin yang didasarkan pada kebaikan sejati dan akhlak yang luhur, bukan sekadar efektivitas atau pencitraan,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Populer
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Terkait
ADVERTISEMENT