TheJatim.com – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat mendapat sorotan serius dari Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Timur. Organisasi mahasiswa tersebut menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak pasar keuangan, melainkan sinyal bahaya yang dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ketua PKC PMII Jawa Timur, M Ivan Akiedozawa, menyebut anjloknya nilai rupiah berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, membebani pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga mengancam stabilitas sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur.
Menurutnya, Jawa Timur sebagai salah satu kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap bahan baku industri dan komoditas tertentu yang masih bergantung pada impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi akan meningkat dan berisiko menekan daya saing industri.
“Angka Rp18.000 per dolar bukan hanya statistik ekonomi. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga barang, meningkatnya biaya produksi, hingga ancaman pengurangan tenaga kerja,” ujar Edo sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis.
PMII Jatim menilai pemerintah pusat dan Bank Indonesia harus segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas rupiah. Organisasi tersebut meminta kebijakan moneter dan fiskal yang lebih terukur serta efektif agar pelemahan mata uang nasional tidak semakin membebani masyarakat.
Selain itu, PMII Jatim juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan skema perlindungan ekonomi bagi sektor pertanian dan UMKM. Kenaikan harga pupuk non-subsidi, pakan ternak, serta berbagai bahan produksi lainnya dinilai dapat mengganggu ketahanan pangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional sekaligus pusat UMKM. Jika sektor ini terpukul, dampaknya akan meluas terhadap perekonomian daerah maupun nasional,” tegasnya.
Di sisi lain, PMII Jatim meminta Satgas Pangan bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan distribusi bahan pokok. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun spekulasi harga yang sering muncul saat terjadi gejolak ekonomi dan pelemahan nilai tukar.
Organisasi mahasiswa tersebut juga mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis yang membutuhkan komponen impor dalam jumlah besar. Menurut PMII, prioritas anggaran saat ini seharusnya diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat program perlindungan sosial.
Sebagai tindak lanjut, PKC PMII Jawa Timur menginstruksikan seluruh kader di tingkat cabang, komisariat, dan rayon untuk membuka posko pengaduan ekonomi rakyat, memantau perkembangan harga kebutuhan pokok, serta menyusun kajian berbasis data mengenai dampak pelemahan rupiah di masing-masing daerah.
PMII Jatim menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar dampak pelemahan rupiah tidak semakin membebani masyarakat kecil. Organisasi tersebut menilai keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi harus diukur dari kemampuan melindungi daya beli rakyat, bukan semata-mata dari indikator makroekonomi.
“Jika gejolak ekonomi ini tidak segera ditangani secara serius, masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya,” pungkas alumni Sekretaris PC PMII Surabaya itu.
