Thejatim.com. Bangkalan – Kinerja APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2025 belum sepenuhnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, anggaran daerah justru dinilai terjebak dalam rutinitas birokrasi yang boros dan minim dampak dan manfaat bagi masyarakat.
Ketua PC PMII Bangkalan, Abdul Holik, secara tegas menyebut APBD Bangkalan kehilangan arah karena didominasi belanja yang tidak produktif.
“APBD kita ini seperti berjalan di tempat. Anggaran habis untuk rutinitas dan hasilnya tidak terasa oleh masyarakat. Pengelolaan APBD bukan sekadar tidak efektif, tapi sudah masuk kategori stagnan,” tegas Holik, Sabtu (4/4/2026).
Data menunjukkan belanja operasi mencapai Rp1,7 triliun atau 72 persen dari total APBD 2025, meningkat dari 70 persen pada tahun sebelumnya. Komposisi ini didominasi belanja pegawai sebesar 43 persen dan belanja barang dan jasa sebesar 27 persen. Porsi tersebut dinilai mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan.
“Tentu, bagi kami ini adalah kondisi yang memperihatinkan. Ketika lebih dari dua pertiga anggaran hanya untuk belanja rutin, maka wajar jika pembangunan tidak bergerak. APBD berubah menjadi alat dan ongkos birokrasi saja, bukan alat kesejahteraan rakyat,” kritiknya.
Lebih jauh, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,53 persen dinilai menyesatkan jika dibaca sebagai keberhasilan. Holik menegaskan angka tersebut semu karena dipengaruhi low base effect dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 1,94 persen.
“Kenaikan 2,59 poin itu bukan lompatan kinerja, tapi kami lihat tidak lepas karena efek pantulan dari titik rendah. Ini bukan prestasi, ini ilusi kamuflase statistik,” ujarnya lugas.
Fakta bahwa Bangkalan masih berada di peringkat ketiga di Madura semakin memperkuat kritik tersebut. Menurutnya, ini adalah bukti nyata kegagalan arah kebijakan fiskal daerah.
“Kalau dibanding daerah lain saja kita kalah, lalu di mana letak keberhasilan yang sering diklaim? Ini jelas menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan anggaran,” tambahnya.
Tak hanya eksekutif, Holik juga menyoroti peran legislatif yang dinilai gagal menjalankan fungsi kontrol. DPRD disebut tidak hanya lemah dalam pengawasan, tetapi juga diduga menjadi bagian dari persoalan.
“Fungsi pengawasan nyaris tidak terasa. Bahkan publik melihat fenomena kunker yang masif dan pengelolaan pokir yang jauh dari efektif. Ini bukan lagi kelalaian, tapi indikasi masalah struktural,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tanpa perubahan drastis, Bangkalan akan terus terjebak dalam siklus anggaran yang tidak produktif dan kehilangan peluang untuk mengejar ketertinggalan.
“Kalau pola ini terus dipertahankan, jangan berharap ada lompatan pembangunan. Bangkalan hanya akan jadi penonton di tengah daerah lain yang bergerak maju,” pungkasnya.
