TheJatim.com – Solidaritas Pemuda Mahasiswa-Merah Putih (SPM-MP) menantang Pemerintah Kota Surabaya menggelar mediasi terbuka terkait dugaan mark up dan pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Tantangan ini disampaikan setelah laporan resmi mereka masuk ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Polda Jatim.
Koordinator Wilayah SPM-MP Jawa Timur, A. Sholeh, menegaskan forum mediasi harus menghadirkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi wajib hadir langsung sebagai penanggung jawab dan penandatangan APBD. Selain itu, Sekda atau Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Ketua DPRD Surabaya sebagai lembaga pengawas juga harus ikut duduk bersama.
“Mediasi ini jangan hanya formalitas. Forum harus dibuka untuk umum agar masyarakat tahu duduk persoalannya. APBD menyangkut uang rakyat Surabaya, jadi transparansinya wajib,” tegas Sholeh, Sabtu (27/9/2025).
Sholeh menjelaskan, laporan mereka memuat dugaan pembengkakan anggaran di sejumlah pos, antara lain perjalanan dinas, jamuan makan, sewa peralatan, hingga pengelolaan utang daerah. Nilai dugaan kerugian daerah disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Tidak hanya soal anggaran, Sholeh juga menyinggung adanya intimidasi terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa di Balai Kota Surabaya, Kamis (25/9/2025).
“Adik-adik mahasiswa mengalami represif maupun intimidasi dari beberapa kelompok. Kami punya bukti dan video. Aspirasi mahasiswa harus dilindungi selama disampaikan damai sesuai konstitusi,” ujarnya.
SPM-MP berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut. Mereka juga mendesak Pemkot dan DPRD menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
