TheJatim.com – DPRD Surabaya mendesak PT PLN (Persero) segera mengevaluasi dan mengubah skema pemadaman listrik bergilir yang diberlakukan akibat gangguan teknis di PLTU Paiton. Langkah ini dinilai mendesak untuk melindungi layanan publik, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga menjaga stabilitas mobilitas perkotaan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa kebijakan pemadaman tidak boleh dilakukan pada jam-jam produktif atau prime time karena berpotensi mengganggu pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Menurutnya, Surabaya sebagai kota metropolitan dengan aktivitas ekonomi yang berlangsung hampir tanpa henti membutuhkan jaminan pasokan listrik yang stabil.
“Kami berharap kepada PLN maupun pemerintah pusat agar mekanisme pemadaman listrik ini tidak dilakukan pada waktu-waktu primer atau prime time. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan dengan baik,” ujar Yona Bagus Widyatmoko, Senin (22/6/2026).
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menilai persoalan ini bukan sekadar gangguan teknis kelistrikan, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan publik dan produktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya perlindungan terhadap fasilitas umum yang menjadi penopang aktivitas harian warga, terutama sistem pengaturan lalu lintas yang tersebar di berbagai ruas jalan utama Kota Surabaya.
Apabila pemadaman terjadi tanpa mitigasi yang matang, maka lampu lalu lintas berpotensi padam dan memicu kemacetan panjang hingga meningkatkan risiko kecelakaan.
“Jangan sampai pemadaman listrik terjadi di titik-titik layanan publik maupun traffic light. Kalau lampu lalu lintas mati, tentu bisa menimbulkan kemacetan bahkan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Surabaya juga menaruh perhatian besar terhadap nasib pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Pemadaman listrik dinilai dapat menciptakan efek berantai terhadap operasional usaha, terutama sektor kuliner, kedai kopi, toko sembako, industri rumahan, hingga pelaku usaha yang bergantung pada perangkat pendingin.
Para pelaku usaha tidak hanya kehilangan potensi pendapatan, tetapi juga dipaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk menyediakan generator set (genset) sebagai sumber energi alternatif.
Kondisi tersebut dinilai semakin membebani UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.
“Tentu ada potensi kerugian ekonomi. Pelaku usaha, termasuk UMKM, harus menanggung biaya tambahan karena harus menyediakan genset atau perlengkapan pendukung lainnya. Belum lagi risiko terhadap produk yang membutuhkan pendingin,” jelasnya.
Dampak pemadaman listrik juga berpotensi menyentuh sektor sosial masyarakat. DPRD Surabaya meminta PLN mempertimbangkan jadwal siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang selama ini menjadi salah satu hiburan sekaligus sarana mempererat interaksi sosial warga melalui kegiatan nonton bareng.
Bagi sebagian masyarakat, kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan, tetapi juga ruang silaturahmi dan penguatan solidaritas sosial di tengah tingginya aktivitas perkotaan.
“Kami berharap PLN tidak mematikan listrik saat ada siaran langsung Piala Dunia. Saat ini masyarakat membutuhkan hiburan dan kegiatan nobar menjadi ruang berkumpul yang positif bagi masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh, DPRD Surabaya mendorong PLN bersama pemerintah pusat bergerak cepat mempercepat penanganan gangguan pembangkit di PLTU Paiton agar distribusi listrik di Jawa Timur dapat kembali normal.
Pasokan listrik yang andal menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan layanan publik, aktivitas pendidikan, sektor kesehatan, hingga keberlanjutan roda ekonomi masyarakat.
“Mudah-mudahan situasi ini tidak berlarut-larut dan PLN bisa segera mengantisipasi sehingga masyarakat tidak terus-menerus terdampak,” pungkasnya.
Di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap energi listrik, sinergi antara pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar gangguan serupa tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas di masa mendatang.
