TheJatim.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Polrestabes Surabaya atas pola pengamanan aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (26/6/2026). Organisasi mahasiswa tersebut menilai aparat mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan tanggung jawab negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan melalui Bidang Politik, Kebijakan Publik dan Ketahanan Regional PMII Jawa Timur. Organisasi ini menilai pendekatan yang diterapkan aparat selama aksi berlangsung mengedepankan langkah persuasif, profesional, humanis, serta dilakukan secara terukur sesuai ketentuan hukum.
Koordinator Bidang Politik, Kebijakan Publik dan Ketahanan Regional PMII Jawa Timur, A. Sholeh, mengatakan pengamanan demonstrasi tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan semata, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap prinsip demokrasi yang dijamin konstitusi.
Menurutnya, langkah Polrestabes Surabaya menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di ruang publik.
“PMII Jawa Timur memberikan apresiasi kepada Polrestabes Surabaya yang telah mengedepankan langkah-langkah humanis, persuasif, dan terukur dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi masyarakat. Pengamanan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap dapat berjalan berdampingan dengan penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara,” ujar A. Sholeh.
Dalam pandangan PMII Jawa Timur, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan koridor hukum, menjaga ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lainnya, serta menghindari tindakan yang mengarah pada anarkisme, perusakan fasilitas publik maupun kekerasan.
Sikap tersebut dinilai penting mengingat dinamika demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini kerap diwarnai potensi gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan. Karena itu, pengamanan yang mengedepankan komunikasi, negosiasi, dan tindakan proporsional dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah eskalasi konflik di lapangan.
PMII Jawa Timur juga mengajak seluruh organisasi mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kepemudaan, aktivis, hingga masyarakat luas agar tetap menjaga kondusivitas daerah ketika menyampaikan aspirasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dinilai sebagai bagian dari demokrasi, namun harus dilakukan secara damai, argumentatif, serta bertanggung jawab.
A. Sholeh menegaskan mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kekuatan moral sekaligus agen perubahan. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pelopor demokrasi yang sehat tanpa mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan aksi untuk memicu konflik maupun pelanggaran hukum.
Menurutnya, penyampaian kritik akan memiliki nilai lebih apabila disampaikan melalui argumentasi yang kuat, berdasarkan data, serta tetap menjaga persatuan bangsa.
PMII Jawa Timur menilai stabilitas keamanan dan ruang dialog yang terbuka menjadi modal penting dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia. Di tengah dinamika sosial dan politik nasional, seluruh elemen bangsa diharapkan tetap menjadikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
PKC PMII Jawa Timur meyakini demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila kebebasan berpendapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hukum, keamanan publik, serta semangat persaudaraan nasional.
