TheJatim.com – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Halim, meminta seluruh pihak menghormati proses investigasi penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Di tengah proses pencarian korban yang masih berlangsung, DPRD Jatim menegaskan penyelidikan harus dilakukan secara objektif agar penyebab pasti tragedi tersebut dapat terungkap dan menjadi dasar evaluasi keselamatan pelayaran di masa mendatang.
“Atas nama pribadi dan sebagai wakil masyarakat Madura di DPRD Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan belasungkawa dan duka yang mendalam atas peristiwa kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Pulau Sapudi. Kami juga berharap seluruh penumpang yang hingga kini belum ditemukan dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat,” ujar Cak Halim, sapaan akrabnya, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari tim penanganan di lapangan, sedikitnya lima penumpang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, sekitar 40 orang masih dalam pencarian. Di sisi lain, lebih dari 200 penumpang berhasil dievakuasi dalam operasi penyelamatan yang melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairud, BPBD, KSOP, Dinas Perhubungan, relawan, hingga nelayan setempat.
Komisi D DPRD Jatim juga menerima laporan awal dari BPBD dan petugas lapangan yang menyebut manifes penumpang tercatat dengan baik serta perlengkapan keselamatan seperti pelampung tersedia sesuai ketentuan. Sejumlah saksi menyampaikan dugaan awal bahwa sumber api berasal dari salah satu truk yang mengangkut muatan plastik di dalam kapal.
Meski demikian, Cak Halim menegaskan dugaan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan. Menurutnya, seluruh fakta harus dibuktikan melalui investigasi resmi oleh instansi yang memiliki kewenangan agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami melihat untuk sementara ini penyebab kebakaran belum bisa disimpulkan sebagai akibat human error awak kapal ataupun kelalaian pengelola KM Mutiara Sentosa 2. Kami menunggu hasil investigasi resmi. Apabila nantinya terbukti berasal dari kelalaian kendaraan bermuatan plastik tersebut, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab karena keselamatan seluruh penumpang adalah prioritas,” tegas alumni aktivis PMII itu.
Ia menambahkan, Komisi D DPRD Jatim telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yang saat ini membuka posko bersama di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan korban, pelayanan keluarga penumpang, hingga pemantauan perkembangan operasi pencarian.
“Kami meminta seluruh pihak menghormati proses investigasi yang dilakukan KSOP. Jika nantinya ditemukan adanya human error ataupun bentuk kelalaian lain, maka KSOP memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Harus ada konsekuensi hukum apabila memang terbukti terjadi pelanggaran,” kata Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 14 itu.
Selain mendorong investigasi menyeluruh, DPRD Jatim juga menilai tragedi ini harus menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap angkutan laut, terutama pemeriksaan kendaraan bermuatan, barang berbahaya, kelayakan kapal, hingga penerapan standar keselamatan sebelum kapal diberangkatkan. Evaluasi tersebut dinilai penting mengingat jalur pelayaran menuju kepulauan di Jawa Timur menjadi transportasi utama bagi ribuan masyarakat setiap harinya.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh proses investigasi selesai. Terima kasih kepada seluruh tim penyelamat yang bekerja tanpa mengenal lelah. Mari kita terus berdoa agar seluruh korban yang masih dalam pencarian segera ditemukan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan menghadapi musibah ini,” pungkas Politisi Partai Gerindra itu.
