TheJatim.com – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah serius di Kota Surabaya. Berangkat dari kondisi tersebut, Bidang Pergerakan Sarinah DPC GMNI Surabaya mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif gender melalui audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan itu, organisasi mahasiswa tersebut menyerahkan policy brief sebagai rekomendasi penguatan perlindungan perempuan dan anak di Kota Pahlawan.
Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPC GMNI Surabaya, Sevtya Zahrotul Audina, menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus dimulai dari upaya pencegahan, bukan hanya penanganan setelah kekerasan terjadi. Perlindungan perempuan dan anak tidak dapat hanya berfokus pada penanganan setelah kekerasan terjadi.
“Pencegahan melalui edukasi, penguatan literasi gender, dan kolaborasi lintas sektor harus menjadi prioritas. Melalui policy brief ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif agar kebijakan Pemerintah Kota Surabaya semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis gender,” ujar Sevtya.
Dokumen kebijakan yang diserahkan berjudul “Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Kebijakan Responsif Gender di Kota Surabaya”. Kajian tersebut memuat analisis mengenai kondisi kekerasan berbasis gender di Surabaya, sekaligus menawarkan sejumlah rekomendasi, mulai dari penguatan edukasi masyarakat, peningkatan perlindungan korban, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, hingga penguatan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Usulan itu lahir dari tingginya angka kekerasan berbasis gender yang masih terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2025 mencatat terdapat 376.529 kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia. Di tingkat daerah, lembaga pendamping perempuan Savy Amira melaporkan telah menangani 97 kasus kekerasan berbasis gender di Surabaya selama periode pelaporannya. Sementara DP3APPKB Kota Surabaya mencatat 15 kasus kekerasan seksual terhadap anak hingga Juni 2026.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat diselesaikan hanya melalui penegakan hukum. Berbagai pihak menilai pendekatan preventif melalui pendidikan, literasi kesetaraan gender, penguatan keluarga, pendampingan korban, hingga keterlibatan dunia pendidikan menjadi langkah yang perlu diperluas agar kasus serupa dapat ditekan sejak dini.
Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Dra. Ida Widayati, M.M., menyambut baik inisiatif yang dilakukan Sarinah Surabaya. “Analisis dan rekomendasi yang disampaikan telah kami terima dengan baik. DP3APPKB Kota Surabaya sangat terbuka untuk berkolaborasi, khususnya melalui program yang menyasar mahasiswa di Surabaya sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan berbasis gender,” kata Ida.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Kampus dinilai memiliki peran strategis sebagai ruang edukasi sekaligus penggerak perubahan sosial yang mampu membangun budaya saling menghormati, mencegah diskriminasi, dan memperluas akses informasi bagi korban kekerasan.
Sevtya kembali menegaskan bahwa kajian yang disusun bukan sekadar dokumen akademik. “Harapan kami, policy brief ini dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan dan anak. Kami juga siap berkolaborasi melalui edukasi, riset, dan pemberdayaan mahasiswa agar upaya pencegahan kekerasan dapat berjalan secara berkelanjutan,” tuturnya.
Sarinah Surabaya merupakan identitas gerakan Bidang Pergerakan Sarinah DPC GMNI Surabaya yang berfokus pada isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta advokasi kebijakan publik yang berkeadilan.
Berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, organisasi tersebut terus membangun sinergi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, aman, dan responsif terhadap persoalan gender.
Menutup audiensi, Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya.
“Kami berharap sinergi bersama Sarinah Surabaya dapat terus berlanjut melalui berbagai program edukasi dan pemberdayaan, sehingga upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda,” pungkasnya.
