TheJatim.com – Puluhan pemuda dan aktivis LENTERA Pusat Studi & Gerakan Pemuda Anti-Korupsi menggelar aksi di depan Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur. Mereka menyoroti proses tender pembangunan gedung Pemprov Jatim di Jalan Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya yang bernilai sekitar Rp11 miliar.
“Uang sebesar Rp11 miliar yang dipakai untuk membiayai proyek ini bukanlah milik pribadi pejabat, bukan milik Pokja, dan bukan milik penyedia barang/jasa, melainkan uang rakyat Jawa Timur yang bersumber dari APBD,” kata Koordinator Lapangan LENTERA, Pradana, dalam aksi tersebut.
Data pengadaan menunjukkan paket konstruksi fisik pembangunan gedung tersebut tercatat dengan kode tender 10152914000. Paket itu memiliki nilai HPS sekitar Rp11,01 miliar, berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur, serta menggunakan anggaran APBD 2026.
Sorotan LENTERA berawal dari pembatalan tender tahap pertama yang kemudian dilanjutkan dengan tender ulang. Dalam informasi pengadaan, tender ulang disebut berkaitan dengan kesalahan pada Dokumen Pemilihan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Menurut LENTERA, persoalan utamanya bukan sekadar tender ulang. Mereka mempertanyakan alasan detail perubahan dokumen, persyaratan yang diperbaiki, serta dampaknya terhadap persaingan antarpenyedia. Apalagi, peserta dengan penawaran lebih rendah disebut gugur pada tahap administrasi dan teknis, sementara calon pemenang mengajukan harga sekitar 92,96 persen dari nilai HPS.
“LENTERA menilai pengguguran penawar yang lebih murah wajib disertai alasan yang sangat spesifik, logis, objektif, dan dapat diuji secara terbuka,” ujar Pradana.
Catatan pengadaan juga menunjukkan bahwa proyek ini bukan muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengadakan paket perencanaan pembangunan gedung di lokasi yang sama dengan nilai pagu sekitar Rp546,22 juta dari APBD 2026. Paket perencanaan tersebut tercatat dengan kode 10101484000.
LENTERA kemudian mempertanyakan dasar pembangunan gedung tersebut karena lokasinya berada di kawasan Jalan Raya Tenggilis yang disebut berkaitan dengan lingkungan perkantoran KPU Jawa Timur. Mereka meminta Pemprov Jatim dan KPU Jatim menjelaskan siapa pengusul pembangunan, kebutuhan gedung, calon pengguna, serta status aset setelah proyek selesai.
“Buka dokumennya, periksa prosesnya, jelaskan kepada rakyat, dan jika merasa bersih, jangan pernah takut untuk diperiksa,” tegas massa LENTERA saat menutup aksi.
Selain meminta penjelasan mengenai proses tender, LENTERA mendesak Inspektorat Jawa Timur melakukan reviu dan audit investigatif. Mereka meminta pemeriksaan mencakup kemungkinan kolusi, nepotisme, intervensi, diskriminasi terhadap peserta, hingga penyalahgunaan kewenangan.
LENTERA juga meminta DPRD Jawa Timur menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD. Jika ditemukan pelanggaran administrasi, proses pengadaan diminta segera dikoreksi. Namun jika terdapat indikasi pidana korupsi, mereka mendorong agar temuan tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum.
“Gerakan ini murni hadir sebagai pengawas independen dari unsur pemuda demi mengawal agar setiap rupiah dari APBD Jawa Timur dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan persaingan,” kata Pradana.
LENTERA menegaskan aksi tersebut bukan bentuk dukungan kepada penyedia tertentu. Mereka meminta pemerintah membuka ruang dialog agar dokumen dan proses pengadaan dapat diuji secara terbuka. Bagi mereka, nilai proyek yang mencapai sekitar Rp11 miliar membuat keterbukaan proses menjadi penting, terutama karena seluruh anggarannya berasal dari APBD Jawa Timur.
