TheJatim.com – Rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan bendera hitam kepada perangkat daerah yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila mendapat perhatian DPRD Kota Surabaya. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai simbol penghukuman, tetapi memiliki indikator kinerja yang jelas dan bisa diuji.
“Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya, jangan sampai penilaian hanya berdasarkan subjektivitas atau kesan sesaat,” tutur politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Senin (14/9/2026).
Menurut Cak Yebe, evaluasi terhadap perangkat daerah harus melihat perubahan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. ASN yang ditugaskan mendampingi wilayah tidak cukup sekadar hadir dalam kegiatan atau menyelesaikan laporan administratif.
Pemkot Surabaya sendiri sejak awal menempatkan ASN sebagai pendamping di setiap RW dalam program Kampung Pancasila. Pada peluncuran program 2026, Eri Cahyadi menyebut setiap RW akan mendapat pendamping ASN yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk. Pendamping tersebut berasal dari unsur kepala dinas, camat hingga kepala bidang.
Program tersebut kini masuk tahap kompetisi Kampung Pancasila yang berlangsung September hingga Desember 2026. Seluruh RW di 153 kelurahan menjadi peserta. Penilaian mencakup empat pilar, yakni lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi serta sosial budaya. Dari sekitar 1.360 RW, peserta akan disaring secara bertahap hingga menyisakan 165 besar.
“Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya. Kampung Pancasila harus terlihat dari perilaku dan kehidupan masyarakatnya, bukan hanya dari nama atau atributnya,” kata Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya itu.
Karena itu, Komisi A DPRD Surabaya meminta Pemkot memastikan ukuran keberhasilan tidak hanya berbasis penilaian internal pemerintah. Kondisi lingkungan, kepedulian sosial, aktivitas ekonomi warga, kerukunan serta kemampuan menyelesaikan persoalan di tingkat RW harus menjadi bagian dari evaluasi.
Permintaan itu menjadi penting karena program Kampung Pancasila bukan program kecil. Pemkot Surabaya sebelumnya melibatkan ribuan ASN untuk mendampingi RW. Pada 2026, pemerintah kota bahkan menyebut sekitar 12 ribu ASN dilibatkan untuk mendampingi 1.361 RW.
“Kalau kemudian kepala dinas terkena evaluasi karena wilayah binaannya tidak berkembang, tentu harus dilihat dulu apa penyebabnya. Apakah masalahnya pada kinerja ASN, programnya, koordinasi antarperangkat daerah, atau memang ada persoalan di masyarakat yang membutuhkan intervensi berbeda,” tegas Cak Yebe.
Ia menilai pemberian bendera hitam seharusnya menjadi pintu masuk evaluasi, bukan sekadar label bagi perangkat daerah yang dianggap gagal. Apalagi, persoalan di setiap RW memiliki karakter berbeda. Ada wilayah yang membutuhkan penanganan lingkungan, sementara wilayah lain bisa menghadapi persoalan ekonomi, sosial atau kemasyarakatan.
Konsep tersebut sejalan dengan desain Kampung Pancasila yang sejak awal diarahkan untuk memperkuat gotong royong dan menyelesaikan persoalan warga. Pemkot Surabaya sebelumnya menyebut Kampung Pancasila sebagai pengembangan dari program Kampung Madani dengan cakupan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kebencanaan, sosial, ekonomi, lingkungan dan keamanan.
“Jangan hanya memberikan bendera hitam, tetapi setelah itu tidak ada perbaikan. Harus ada evaluasi, pendampingan, target perbaikan, kemudian diukur kembali. Dengan begitu, kebijakan ini benar-benar menjadi alat untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Cak Yebe.
