TheJatim.com – Gerindra Kota Surabaya membuka ruang bagi aktivis mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan mengawal kebijakan pemerintah. Aspirasi organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus bahkan berpeluang dibawa ke DPRD Surabaya agar tidak berhenti sebagai diskusi, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah.
Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya, Cahyo Harjo Prakoso, menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, kritik berbasis data diperlukan agar kebijakan publik benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
“Pertemuan ini adalah ruang diskusi, ruang menyampaikan pendapat. Perbedaan pendapat dan pandangan boleh, tetapi intinya kami memiliki semangat yang sama untuk membangun NKRI dan menjaga kedaulatannya tetap utuh dengan semangat Pancasila,” ujar Cahyo usai kegiatan Ngopi atau Ngobrol Persatuan Indonesia Raya bersama OKP Cipayung Plus Kota Surabaya di Cafe Bujend, Kamis (29/10/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari empat jam. Forum mempertemukan jajaran Gerindra dengan kalangan aktivis mahasiswa untuk membahas berbagai persoalan nasional dan regional. Sejumlah isu yang mengemuka antara lain penanganan bencana alam, perlindungan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta pemberdayaan generasi muda.
Cahyo mengatakan, forum tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi politik. Ia ingin mendapatkan perspektif langsung dari kelompok mahasiswa yang selama ini aktif mengamati persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.
Masukan tersebut dinilai penting bagi anggota legislatif, baik di tingkat provinsi maupun Kota Surabaya, untuk meningkatkan kualitas kerja dan menyempurnakan program pemerintah agar lebih berdampak bagi masyarakat.
“Banyak sekali masukan, aspirasi, dan gagasan pemikiran dari kawan-kawan Cipayung Plus untuk menyempurnakan setiap langkah pemerintah agar betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Cahyo.
Menurutnya, diskusi yang sehat harus memberikan ruang bagi perbedaan argumentasi. Namun, kritik juga harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, perdebatan tidak berubah menjadi pertentangan personal atau kepentingan kelompok.
Cahyo juga mengingatkan agar mahasiswa tidak kehilangan daya kritis ketika berhadapan dengan kekuasaan. Ia justru berharap organisasi kepemudaan terus menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, termasuk program yang dinilai belum sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami meminta teman-teman terus menjaga semangat perjuangan, memberikan masukan dan kritik yang konstruktif berdasarkan data-data komprehensif. Harapannya, ruang demokrasi ini melahirkan kebijakan publik yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya golongan atau pribadi,” tegasnya.
Menariknya, rencana membawa aspirasi mahasiswa ke DPRD muncul ketika pembahasan RAPBD Surabaya 2027 memasuki tahapan penting. Berdasarkan data Pemerintah Kota Surabaya, rancangan anggaran tersebut memuat sejumlah prioritas, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggaran pendidikan bahkan direncanakan mencapai 22 persen.
Di sisi lain, besarnya anggaran daerah harus diikuti dengan ketepatan sasaran program. Keterlibatan mahasiswa dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan publik agar kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan pertimbangan birokrasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan warga.
Cahyo berharap komunikasi antara partai politik, DPRD, dan organisasi mahasiswa tidak berhenti pada pertemuan informal. Ia mendorong adanya tindak lanjut secara kelembagaan sehingga berbagai gagasan yang muncul dapat dibahas lebih serius.
Sementara itu, Bahtiyar memastikan pihaknya siap menindaklanjuti permintaan audiensi Cipayung Plus. Fraksi Gerindra akan mempersiapkan ruang pertemuan dan membuka kemungkinan menghadirkan pimpinan komisi serta pimpinan DPRD Surabaya.
“Sehingga nanti bisa kita implementasikan dalam APBD Surabaya di tahun-tahun yang akan datang,” pungkas Bahtiyar.
Dengan rencana tersebut, diskusi antara Gerindra dan Cipayung Plus diharapkan tidak sekadar menjadi ajang bertukar pandangan. Lebih jauh, forum itu harus mampu membuka ruang partisipasi mahasiswa dalam menentukan arah pembangunan Surabaya sekaligus memastikan kebijakan dan anggaran daerah benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
