TheJatim.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan sanksi simbolik berupa bendera hitam bagi perangkat daerah (PD) yang gagal membina Kampung Pancasila di wilayahnya. Sebaliknya, PD yang mampu menunjukkan perubahan positif bakal mendapat bendera putih sebagai bentuk apresiasi.
Kebijakan itu disiapkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang ditugaskan menjadi pengampu Kampung Pancasila di setiap RW.
“Maka setiap ASN yang memegang kampung tadi itu bertanggung jawab terhadap kegiatan Kampung Pancasila. Karena itu nanti ASN, saya berharap bisa mengubah kampung-kampung ini jadi Kampung Pancasila,” kata Eri Cahyadi, Senin (14/9/2026).
Skema tersebut menempatkan satu ASN sebagai pengampu di setiap RW. ASN itu dapat berasal dari dinas, badan, bagian, kecamatan, hingga kelurahan. Mereka tidak hanya diminta hadir dalam kegiatan, tetapi juga mengawal perubahan di lingkungan yang menjadi wilayah binaannya.
Eri menilai, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kegiatan seremonial. Pengampu harus mampu menunjukkan perubahan nyata di kampung, termasuk mendorong warga ikut menjaga lingkungan dan membangun wilayahnya.
“Kalau tidak ada perubahan maka pengampu yang memegang RW itu akan kita berikan reward. Rewardnya apa? Ada dua. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, maka kita berikan bendera hitam untuk dinasnya,” tegas Eri.
Bendera putih dan hitam itu sekaligus menjadi cara Pemkot Surabaya memberi tanda terhadap kinerja perangkat daerah di hadapan publik. Bagi Eri, ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada program yang selesai di atas kertas, tetapi harus terlihat dari perubahan di tingkat kampung.
Ia menegaskan pembangunan kota tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan warga menjadi faktor penting agar perubahan yang didorong melalui Kampung Pancasila bisa bertahan dalam kehidupan sehari-hari.
“Agar apa? Agar kita sadar betul membangun Kota Surabaya bukan hanya pemerintahnya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengajak seluruh warga Surabaya membangun kotanya sendiri, membangun wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Ancaman bendera hitam bahkan tidak berhenti pada evaluasi ASN pengampu. Eri menyebut hasil pembinaan Kampung Pancasila bakal ikut memengaruhi penilaian terhadap kepala perangkat daerah. “Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja Kepala PD. Apakah terus menjadi Kepala PD atau tidak,” tegasnya.
Dengan skema tersebut, Kampung Pancasila diposisikan sebagai salah satu cara Pemkot Surabaya mengukur kemampuan aparatur dalam bekerja langsung bersama masyarakat. Program ini diharapkan tidak berubah menjadi sekadar pemasangan label atau kegiatan rutin, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan dari tingkat RW.
Eri berharap program tersebut mampu mengubah kebiasaan masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa kondisi sebuah kampung ikut menentukan wajah Kota Surabaya secara keseluruhan.
“Sehingga saya berharap kampung Pancasila ini bisa mengubah Surabaya mulai dari dasar. Mengajak warga Surabaya merubah paradigma, mengubah kebiasaan yang menentukan nasib Kota Surabaya ini,” pungkasnya.
