TheJatim.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes keras terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah Kabinet Prabowo Subianto yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Koordinator aksi, Arsyad Habibillah, menyebut demonstrasi ini merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang menilai arah kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak pada rakyat kecil. Mereka menyoroti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
“Ini adalah bentuk keresahan bersama. Kebijakan pemerintah hari ini tidak pro rakyat dan justru menambah beban ekonomi masyarakat,” tegas Arsyad di tengah aksi.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kenaikan harga BBM telah memicu efek domino terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini dinilai semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah, terutama ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena ini juga diperkuat oleh sejumlah data ekonomi nasional yang menunjukkan tekanan inflasi pada sektor pangan serta fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak langsung pada harga barang impor dan distribusi logistik.
“BBM naik, bahan pokok ikut naik. Masyarakat semakin kesulitan. Bahkan untuk makan tiga kali sehari saja sudah menjadi beban,” ungkapnya.
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum tepat sasaran dan berpotensi membebani anggaran negara. Mereka meminta evaluasi menyeluruh agar program tersebut benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Kota Surabaya agar tidak tinggal diam. Mereka meminta wakil rakyat di daerah mampu menyuarakan aspirasi masyarakat hingga ke pemerintah pusat.
“Kami ingin DPRD benar-benar menjadi perwakilan rakyat, menyampaikan aspirasi kami ke pusat untuk dievaluasi ulang,” tambah Arsyad.
Tak hanya itu, isu demokrasi turut menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang dinilai berpotensi mempersempit ruang sipil dan meningkatkan tindakan represif aparat.
Menurut mereka, tren penanganan aksi demonstrasi belakangan ini menunjukkan adanya kecenderungan pembungkaman terhadap suara kritis, termasuk penangkapan mahasiswa dalam berbagai aksi sebelumnya.
“RUU Polri berpotensi membuat aparat semakin represif. Demokrasi bisa mundur jika ini terus dibiarkan,” ujarnya.
Mahasiswa menegaskan bahwa institusi kepolisian seharusnya kembali pada fungsi utamanya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan yang membatasi kebebasan berekspresi.
Aksi yang berlangsung tertib ini diakhiri dengan tuntutan agar pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan ekonomi dan menghentikan regulasi yang dinilai merugikan masyarakat serta mengancam demokrasi di Indonesia.
