TheJatim.com – Bencana hidrometeorologi yang melanda Jawa Timur sepanjang musim hujan 2025–2026 ternyata bukan sekadar akibat cuaca ekstrem. Temuan terbaru dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur mengungkap adanya kegagalan struktural dalam tata ruang dan kebijakan pembangunan yang memperparah risiko bencana.
Dalam laporan Rapid Assessment yang dirilis di Surabaya, Kamis 18 Juni 2026, WALHI mencatat sebanyak 735 kejadian bencana terjadi selama periode November 2025 hingga Maret 2026. Rinciannya, 285 kejadian banjir dan 450 kejadian tanah longsor tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan bencana yang terjadi bukan semata karena faktor alam.
“Ini bukan soal cuaca ekstrem semata. Lanskap kita sudah rusak, sehingga hujan dengan intensitas normal pun dapat memicu bencana besar,” ujarnya.
Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa intensitas curah hujan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kejadian bencana. Pada November 2025, misalnya, tercatat sebagai bulan dengan jumlah bencana tertinggi yakni 73 banjir dan 134 longsor. Padahal, bulan tersebut bukan periode dengan curah hujan tertinggi.
Sebaliknya, Januari 2026 yang mencatat curah hujan ekstrem hingga 1.615 milimeter justru memiliki jumlah kejadian bencana paling rendah selama musim tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi faktor dominan dalam menentukan tingkat kerentanan wilayah.
Data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika juga mencatat seluruh bulan selama musim hujan telah melampaui ambang curah hujan ekstrem, yakni di atas 500 milimeter per bulan. Namun, tidak semua wilayah dengan curah hujan tinggi mengalami dampak bencana yang sama.
WALHI menilai deforestasi menjadi faktor struktural yang memperparah dampak bencana. Dalam kurun waktu 2001 hingga 2025, Jawa Timur kehilangan sekitar 110.000 hektar tutupan pohon dan 11.000 hektar hutan primer.
“Penggundulan hutan bukan hanya meningkatkan risiko, tetapi melipatgandakan dampak bencana. Tanah kehilangan daya serap air dan memicu banjir bandang serta longsor,” jelas Pradipta.
Fenomena lain yang mengkhawatirkan adalah meluasnya wilayah terdampak bencana ke daerah yang sebelumnya relatif aman. Banjir besar di Probolinggo pada Februari 2026, misalnya, merendam tujuh kecamatan dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter—terbesar dalam beberapa dekade.
Sementara itu, di Situbondo, warga melaporkan kejadian banjir berulang setelah pembangunan jalan tol Trans-Jawa. Hal ini memicu dugaan adanya perubahan tata ruang dan sistem drainase akibat proyek infrastruktur.
Manajer Kebijakan Publik WALHI Jawa Timur, Siti Mutmainnah menilai proyek strategis nasional turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan lingkungan.
“Alih fungsi lahan, perubahan elevasi tanah, hingga aktivitas tambang material memperparah kondisi ekologis,” tegasnya.
Padahal, dalam dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana periode 2022–2026, hampir seluruh wilayah Jawa Timur telah masuk kategori risiko tinggi bencana multibahaya.
Meski demikian, ekspansi pembangunan justru terus berlangsung. Tercatat ada 20 proyek strategis nasional yang direncanakan di Jawa Timur, termasuk pembangunan jalan tol, bendungan, hingga proyek bioetanol yang berpotensi mengalihfungsikan ribuan hektar hutan.
WALHI pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang, perizinan lingkungan, serta proyek pembangunan di kawasan rawan bencana.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong moratorium deforestasi dan penghentian alih fungsi lahan di kawasan dengan nilai ekologis tinggi.
“Selama paradigma pembangunan masih berorientasi eksploitasi sumber daya, maka bencana akan terus berulang. Ini bukan lagi bencana alam, tapi bencana yang direncanakan,” pungkasnya.
