TheJatim.com – Perubahan status desil warga menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya. Pasalnya, sejumlah warga yang sebelumnya masuk kategori miskin dan pramiskin mengeluhkan status desil mereka tiba-tiba naik sehingga berpotensi memengaruhi akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Persoalan tersebut dibahas Komisi D DPRD Kota Surabaya dengan memanggil sejumlah pihak terkait, mulai Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i mengatakan, pemanggilan tersebut dilakukan untuk memastikan bagaimana data desil ditentukan sekaligus mencari penjelasan atas perubahan status sejumlah warga.
“Fakta di lapangan banyak warga mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah kemudian ujug-ujug desilnya tinggi. Yang semula masuk kategori miskin dan pramiskin, desilnya tinggi,” kata Imam, saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya Surabaya, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya perubahan angka desil, tetapi juga kriteria dan metodologi yang digunakan dalam menentukan posisi sosial ekonomi warga.
Imam menyoroti penggunaan metode proximity test dalam proses pendataan. Ia menyebut metode tersebut perlu mendapat perhatian karena menurut kajian yang diketahuinya, tingkat kesalahan dalam metode tersebut cukup besar. Dalam pertemuan itu, ia juga mempertanyakan besaran margin of error dalam pendataan desil.
Dari penjelasan yang diterimanya, margin of error pendataan tersebut secara nasional disebut berada di kisaran 23 persen. Menurut Imam, angka tersebut menunjukkan masih adanya kemungkinan posisi desil seseorang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi riil keluarganya.
“Bisa saja orang yang hasil surveinya BPS desil 3, karena margin error-nya 20 persen lebih, sesungguhnya berada di desil yang lebih bawah,” ujar Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum Pembangunan Universitas Airlangga, Surabaya itu.
Imam juga mempertanyakan sejumlah indikator yang digunakan dalam menentukan desil, termasuk kondisi aset, sumber air, hingga penggunaan listrik. Menurutnya, indikator tersebut harus dibaca secara hati-hati jika diterapkan di kota besar seperti Surabaya.
Mantan jurnalis itu mencontohkan penggunaan air. Hampir seluruh warga Surabaya menggunakan layanan PDAM, sementara sebagian masyarakat memilih air galon untuk kebutuhan minum karena alasan kebersihan. Kondisi tersebut, kata dia, tidak serta-merta menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang.
Karena itu, Imam meminta warga yang mengalami kenaikan desil tidak hanya diberi kesempatan mengajukan sanggahan. Pemerintah juga dinilai perlu menjelaskan alasan perubahan status tersebut agar warga mengetahui kondisi data mereka dan dapat memperbaikinya jika terdapat ketidaksesuaian.
“Bukan cuma diberi ruang untuk melakukan sanggahan, tapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik. Biar mereka bisa memperbaiki,” tegas alumni aktivis PMII itu.
Persoalan semakin serius karena data desil tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial, tetapi juga dapat menentukan akses masyarakat terhadap sejumlah program pemerintah, mulai sektor kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial lainnya.
Imam pun meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan warga yang berhak memperoleh bantuan. Data desil, menurutnya, perlu disandingkan dengan data warga miskin dan pramiskin yang selama ini digunakan Pemerintah Kota Surabaya.
“Jangan desil menjadi satu-satunya alat untuk menentukan warga Surabaya mendapat program bantuan sosial. Harus disandingkan dengan data miskin dan pramiskin yang sampai hari ini masih berlaku,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang pernah disampaikan pihak Dinas Sosial, jumlah warga yang berada pada desil 1 hingga desil 5 di Surabaya mencapai hampir 900 ribu orang. Sementara jumlah warga miskin dan pramiskin sekitar 250 ribu orang.
Perbedaan jumlah tersebut, menurut Imam, perlu menjadi perhatian agar perubahan sistem pendataan tidak justru membuat warga yang secara nyata membutuhkan bantuan keluar dari jangkauan program pemerintah.
“Kalau angka itu tidak linier dengan intervensi yang mendapat bantuan, malah justru yang mendapat bantuan jadi kecil. Yang dirugikan adalah warga,” ujarnya.
Imam kemudian mencontohkan seorang siswa SMK negeri di Surabaya yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Siswa tersebut tercatat berada pada desil 4, tetapi keluarganya hingga kini belum mampu membeli seragam sekolah.
Ibunya merupakan penjual nasi dan membesarkan tiga anak seorang diri. Anak pertamanya telah lulus SMA tetapi belum bekerja. Sementara anak lainnya masih bersekolah di SMK negeri. Karena keterbatasan ekonomi, siswa tersebut bahkan masih menggunakan seragam SMP.
“Bayangkan, dia masih sekolah di SMKN tapi pakai seragam SMP. Jangan sampai masalah desil kemudian membuat hak warga yang seharusnya dibantu negara jadi hilang,” kata Imam.
Ia menegaskan, kemampuan fiskal Kota Surabaya seharusnya memungkinkan pemerintah daerah mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurut Imam, persoalan kebutuhan dasar masyarakat semestinya tidak kalah mendesak dibanding pembangunan infrastruktur. Ia menyinggung kemampuan pemerintah daerah menggunakan pembiayaan untuk pembangunan, termasuk melalui skema utang, yang menurutnya juga perlu diimbangi perhatian terhadap persoalan kemiskinan.
“Kenapa urusan jalan bisa dianggap urgen dan mendesak, sementara urusan perut dan kemiskinan harusnya lebih mendesak lagi,” ujarnya.
Imam juga mengingatkan, apabila warga miskin kehilangan akses bantuan dan tidak memiliki penghasilan yang memadai, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi masalah sosial lain. Ia bahkan khawatir tekanan ekonomi yang tidak tertangani dapat mendorong sebagian orang melakukan tindak kriminal.
“Salah satu faktor terjadinya kriminalitas itu karena banyak pengangguran, banyak warga miskin baru. Kalau sudah gelap mata, akhirnya segala cara dilakukan supaya bisa makan,” pungkasnya.
