TheJatim.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah tekanan ekonomi dan dinamika politik yang kian kompleks. Seruan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Senin (15/6/2026), sebagai respons atas berbagai tantangan yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menilai kondisi nasional saat ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Dari dalam negeri, sejumlah program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai masih membutuhkan evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Program yang baik harus diiringi tata kelola yang kuat. Jika tidak, justru berpotensi membebani APBN dan tidak efektif bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, maraknya kasus korupsi dan respons negatif terhadap sejumlah kebijakan pemerintah turut memperkeruh situasi. Isu seperti royalti tambang hingga kebijakan ekspor satu pintu dinilai tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan ekonomi dan politik nasional.
Di sisi lain, tekanan global juga memperburuk kondisi. Konflik geopolitik di Timur Tengah, penguatan dolar Amerika Serikat, serta ketidakpastian ekonomi dunia telah mendorong kenaikan harga minyak mentah. Dampaknya, biaya energi meningkat dan membebani masyarakat serta pelaku usaha.
Dalam konteks tersebut, GMNI meminta pemerintah tetap menjaga stabilitas harga dan ketersediaan BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar. Kebijakan ini dinilai krusial untuk melindungi masyarakat kecil dan menjaga produktivitas ekonomi.
Meski demikian, GMNI juga mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah yang dinilai sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Di antaranya penguatan hilirisasi industri, kebijakan ekspor satu pintu, serta upaya kemandirian energi melalui program B50 dan peningkatan kapasitas kilang nasional.
Sebagai solusi konkret, DPP GMNI menawarkan tiga langkah strategis. Pertama, efisiensi pengeluaran negara melalui refocusing program, khususnya MBG yang diprioritaskan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kedua, peningkatan pemasukan negara dengan memperkuat sektor UMKM, ekonomi maritim, serta menekan kebocoran melalui pengawasan laut berbasis teknologi.
Ketiga, penegakan hukum yang berkeadilan. GMNI menekankan pentingnya supremasi hukum tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pejabat negara dan kelompok oligarki.
“Tidak boleh ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua harus diproses secara adil,” tegas Risyad.
Lebih jauh, GMNI juga menyoroti pentingnya komunikasi publik pemerintah yang efektif dan empatik. Kebijakan yang baik, jika tidak disampaikan dengan benar, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Mengacu pada sejarah bangsa, GMNI mengingatkan pentingnya belajar dari perjalanan politik sejak era Bung Karno hingga Reformasi. Stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat harus tetap menjadi prioritas dalam setiap perubahan kebijakan.
Menutup pernyataannya, GMNI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan nasional dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab melalui jalur demokrasi yang tersedia.
“Persatuan adalah kunci. Kritik harus menjadi energi perubahan, bukan alat perpecahan,” pungkasnya.
