TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, meminta seluruh sekolah di Jawa Timur tidak membuat kebijakan yang menambah beban ekonomi orang tua siswa, terutama pada awal tahun ajaran baru. Ia menegaskan sekolah harus mengedepankan pelayanan pendidikan yang berkeadilan dan tidak memaksakan pembelian seragam maupun perlengkapan sekolah kepada peserta didik.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berat. Karena itu, sekolah harus memiliki empati dan tidak membuat kebijakan yang memaksa orang tua membeli seragam atau perlengkapan tertentu hingga menimbulkan beban ekonomi. Jika ada hal-hal yang dirasa memberatkan, silakan dilaporkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” kata Deni Wicaksono, Jumat (24/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deni sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya kebutuhan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Tidak sedikit orang tua mengaku harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli seragam, atribut, hingga perlengkapan sekolah di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurut Deni, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang harus dijamin negara. Karena itu, sekolah negeri sebagai penyelenggara layanan publik tidak boleh menghadirkan kebijakan yang berpotensi menghambat akses pendidikan hanya karena persoalan biaya perlengkapan sekolah.
Ia menilai sekolah seharusnya memberikan ruang bagi orang tua untuk menyesuaikan pembelian perlengkapan dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Kebijakan yang mengarahkan atau mewajibkan pembelian seragam di penyedia tertentu dinilai tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat.
“Sekolah jangan menjadikan tahun ajaran baru sebagai momentum munculnya berbagai kewajiban yang membebani orang tua. Pendidikan harus menjadi ruang yang ramah bagi semua, bukan justru menghadirkan kecemasan karena biaya yang terus bertambah,” ujar Sekretaris PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut.
Deni juga mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa orang tua kehilangan hak untuk memilih. Menurutnya, kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang hingga kini masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga.
“Jangan sampai ada kesan orang tua tidak memiliki pilihan. Kebijakan sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, apalagi saat ini banyak keluarga masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jangan sampai persoalan seragam justru menjadi penghalang anak memperoleh pendidikan,” tegasnya.
Selain itu, Deni mengajak masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi apabila menemukan dugaan kebijakan sekolah yang bertentangan dengan ketentuan atau memberatkan orang tua siswa. Menurutnya, laporan yang dilengkapi data dan bukti akan mempermudah proses verifikasi serta menjadi dasar pemerintah mengambil langkah penyelesaian.
Ia memastikan DPRD Jawa Timur akan mengawal setiap aduan masyarakat agar ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga hak peserta didik memperoleh pendidikan tanpa dibayangi beban biaya yang tidak semestinya.
