TheJatim.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengingatkan pemerintah tidak hanya mengandalkan angka capaian dalam mengukur keberhasilan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Politikus PDI Perjuangan itu meminta pemerintah memastikan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Secara angka memang luar biasa kalau kita lihat dan saksikan bersama tadi. Tapi kita perlu juga melihat kondisi real di lapangan,” kata Deni usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
Deni menilai sejumlah program pemerintah memiliki tujuan yang baik. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah program MBG. Menurut Deni, program tersebut memiliki anggaran sangat besar sehingga aspek kualitas makanan dan keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
“Kami berharap memang ada tindakan tegas agar program yang menjadi program prioritas ini bisa berjalan baik, capaian juga maksimal,” ujarnya.
Deni bahkan mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melakukan kesalahan hingga menyebabkan keracunan dapat dihentikan sementara untuk dievaluasi.
Jika setelah evaluasi tidak ada perbaikan, pemerintah dinilai perlu memberikan sanksi lebih tegas, termasuk mencabut izin operasional SPPG.
“Kalau memang tidak bisa memperbaiki diri, bisa ditutup selamanya, dicabut izinnya,” tegas Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim tersebut.
Sorotan Deni bukan tanpa alasan. Sejumlah kasus gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG memang terjadi di Jawa Timur. Di Surabaya, misalnya, sekitar 210 siswa dan guru dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Mei 2026. Investigasi Dinas Kesehatan Surabaya saat itu menemukan sejumlah faktor risiko di dapur SPPG, termasuk proses pencairan daging pada suhu ruang dan keberadaan lalat.
Kasus serupa juga muncul di daerah lain. Di Jember, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel menu MBG dari SPPG Kaliwates 3 menemukan bakteri pada dua sampel ayam. Sementara di Bangkalan, 84 siswa SMA Negeri 1 Kokop dilaporkan mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi makanan MBG.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita karena anggaran MBG gede banget, besar sekali. Kalau tidak kemudian dimaksimalkan dengan baik, ini ada kerugian negara dan menyentuh langsung kepada siswa-siswa yang menerima,” katanya.
Deni juga menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih yang disebut Presiden dalam pidato kenegaraan. Ia mengakui capaian yang disampaikan pemerintah terlihat besar, tetapi meminta data mengenai kondisi koperasi dibuka secara lebih rinci.
Menurutnya, ukuran keberhasilan KDMP tidak cukup hanya berdasarkan jumlah koperasi yang telah dibangun. Pemerintah juga perlu menunjukkan berapa koperasi yang benar-benar sudah beroperasi dan mampu menghasilkan keuntungan.
“Berapa sih KDMP yang sudah terbangun, berapa yang kemudian sudah bisa beroperasi? Kemudian mungkin kan targetnya memang ada tambahan pendapatan atau profit. Jadi coba dikalkulasi kira-kira sejauh ini sudah berapa persen yang berjalan dan profit yang didapatkan sebesar apa,” ujarnya.
Pertanyaan tersebut penting karena program KDMP berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Deni meminta pemerintah menjelaskan perkembangan program secara transparan agar publik dapat menilai apakah investasi yang dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.
“Kalau melihat angka-angka tadi luar biasa capaiannya. Tapi apakah ini real dengan yang terjadi di bawah, di masyarakat, itu yang memang kita serahkan kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur,” katanya.
Deni mendorong penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk hasil sensus ekonomi, untuk mengukur dampak program pemerintah secara lebih objektif.
Ia menegaskan DPRD Jatim akan terus melihat pelaksanaan program prioritas pemerintah di lapangan. Menurutnya, suara masyarakat harus menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai keberhasilan kebijakan.
“Kita akan coba kembali melihat kondisi real di masyarakat. Bagaimana pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya program-program prioritas. Sehingga masyarakat juga bisa menceritakan dampak yang dirasakan secara langsung,” pungkas Deni.
Pidato Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan menegaskan komitmen melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya mengatasi stunting dan masalah gizi.
“Saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi,” ujar Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyampaikan pemerintah telah mendirikan 10.000 Koperasi Desa Merah Putih. Sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi optimal, dengan target mencapai 30.000 unit pada akhir 2026.
Deni menilai target besar tersebut harus diikuti pengawasan dan evaluasi yang ketat. Bagi dia, keberhasilan program pemerintah bukan sekadar soal berapa banyak yang dibangun atau berapa besar anggaran yang terserap.
Ukuran akhirnya tetap sama: seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
