TheJatim. Surabaya – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengatakan, sudah saatnya Kota Surabaya bebas banjir di era Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus bisa berekspresi dan berenovasi penanggulangan banjir tahunan di Kota Surabaya.
Sehingga, Komisi C DPRD Kota Surabaya sudah menyampaikan usulan inovasi penanggulangan banjir ke Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) serta di bagian pemerintahan.
“Saat ini penanggulangan banjir skala sedang telah ditangani Satgas Kecamatan, meskipun belum masuk ke organisasi perangkat daerah. Sedangkan penanggulangan banjir skala besar tetap kewenangan petugas DPUBMP Surabaya. Misalkan normalisasi sungai, bosem dan sendimen tetap mnggunakan alat-alat berat DPUBMP Surabaya,” katanya, Senin (8/11/2021).
Lanjut Baktiono, untuk mengoptimalkan pekerjaan normalisasi seluruh saluran, Pemkot Surabaya masih terkendala keterbatasan anggaran. Sehingga tidak mudah Surabaya bebas banjir dan peran satgas penanggulangan banjir merawat seluruh saluran tersebut.
“Ide padat karya Satgas di Kecamatan sangat bagus. Namun di sisi lain keterbatasan anggaran tidak bisa digunakan kesana semuanya,” terang Baktiono kepada wartawan di depan ruang Komisi C.
Baktiono mengusulkan, Pemkot Surabaya membuat terobosan inovasi alat teknologi baru untuk kebersihan selokan atau utilitas dengan mesin modern, sehingga lebih optimal mengeluarkan sedimen di dalam selokan.
“Nama alat tersebut yaitu Exhaust Drilling (alat penyedot bor putar). Alat ini lebih efektif dan elastis masuk ke dalam saluran menyedot endapan lumpur secara optimal tanpa merusak fisik saluran. Sehingga estetikanya Kota Surabaya tetap terjaga baik tanpa merusak tutup saluran tersebut,” ungkapnya.
Sekretaris DPC PDI-P Kota Surabaya ini mengatakan, untuk mewujudkan alat exhaust drilling. Ia meminta Pemkot Surabaya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi teknis serta anak didik SMK-SMK di bidangnya agar inovasi alat modern yang disebut exhaust drilling segera terealisasikan.
“Kesinambungan antar perguruan tinggi dan SMK paling tidak bisa mempunyai gagasan dan ide cemerlang ke depannya,” imbuhnya.
Baktiono juga mengusulkan menaikkan tunjangan kesejahteraan bagi 1500 personel satgas di 31 kecamatan Surabaya.
“Kami minta upah minimum kota (UMK) satgas kecamatan ditingkatkan menjadi upah maksimum sektoral (UMS). Kesehatan personel Satgas terjamin, sehingga bisa bekerja optimal. Khususnya di setiap rumah-rumah pompa air mereka siap jaga 24 jam, sehingga tidak ada lagi kata terlambat seperti setahun silam terjadi luapan air Jalan Mayjend Sungkono,” pungkasnya.
