TheJatim.com – Polemik pemberitaan Majalah Mimbar Pembangunan Agama (MPA) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jawa Timur yang menyebut Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai underbouw PKI akhirnya masuk meja klarifikasi. Kanwil Kemenag Jatim dan DPD GMNI Jatim bertemu untuk meluruskan persoalan sekaligus mengakhiri kesalahpahaman yang sempat memanas.
Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Dr H Akhmad Sruji Bahtiar, M.Pd.I, menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada jajaran DPD GMNI Jatim. Ia mengakui narasi tersebut menimbulkan persoalan karena menyangkut identitas dan sejarah organisasi mahasiswa.
“Saya tahu perasaan teman-teman seperti apa ketika didiskreditkan. Apalagi kalau sampai ada tudingan yang menyakitkan. Karena itu, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya,” ujar Akhmad Sruji Bahtiar.
Permintaan maaf tersebut juga disampaikan Pemimpin Redaksi Majalah MPA Kanwil Kemenag Jatim, Ahmad Maulana. Ia menyatakan kekeliruan dalam penulisan redaksi menjadi tanggung jawab pihaknya dan meminta maaf kepada GMNI atas dampak yang ditimbulkan.
Klarifikasi itu menjadi penting karena sejarah GMNI tidak bisa dilepaskan dari kelahirannya di Surabaya pada 23 Maret 1954. Berdasarkan catatan Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan, GMNI terbentuk melalui peleburan Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia, Gerakan Mahasiswa Merdeka, dan Gerakan Mahasiswa Marhaenis. Ketiganya memiliki akar Marhaenisme.
Dalam perkembangan sejarahnya, GMNI memang pernah memiliki kedekatan politik dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, kedekatan tersebut berbeda dengan tuduhan bahwa GMNI merupakan underbouw PKI. Catatan sejarah tentang gerakan mahasiswa era 1950-an dan 1960-an menunjukkan adanya organisasi mahasiswa yang memiliki hubungan dengan partai politik tertentu, tetapi konteks hubungan tersebut perlu dibaca berdasarkan periode dan struktur organisasi pada zamannya.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Kelvin Arisudin, mengatakan kehadiran pihaknya dalam audiensi bukan semata untuk memperpanjang polemik. GMNI memilih jalur dialog agar informasi yang dianggap keliru dapat diluruskan secara terbuka. “Keinginan kami hadir di sini dari DPD GMNI Jawa Timur untuk berdialog sekaligus meluruskan berita yang lagi panas-panasnya soal isu GMNI itu adalah underbow PKI,” kata Kelvin.
Menurut Kelvin, persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut sejarah dan identitas organisasi yang telah berdiri lebih dari tujuh dekade. GMNI lahir melalui Kongres I di Surabaya pada 23 Maret 1954 dengan S.M. Hadiprabowo sebagai ketua pertama. Sejarah organisasi tersebut juga mencatat Marhaenisme sebagai landasan perjuangannya.
Sekretaris DPD GMNI Jawa Timur, Michael, menegaskan bahwa penyelesaian melalui dialog menjadi pilihan organisasi. “GMNI akan selalu mengedepankan jalur dialog untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, komunikasi dengan Kemenag Jatim dapat menjadi ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus memperbaiki pemahaman sejarah mengenai GMNI.
Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk menyudahi polemik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi bersama. Kanwil Kemenag Jatim dan DPD GMNI Jatim juga sepakat melakukan pelurusan sejarah GMNI melalui tulisan di Majalah MPA agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan pemahaman yang keliru.
Kedua pihak selanjutnya berkomitmen menjaga komunikasi dan membangun kerja sama dalam isu keagamaan moderat, toleransi antarumat beragama, serta penguatan nilai kebangsaan. Bagi GMNI, klarifikasi tersebut menjadi titik penting untuk memastikan sejarah organisasi tidak disimpulkan secara serampangan.
“Kami menyambut baik sikap kooperatif dan iktikad baik Kanwil Kemenag Jawa Timur untuk duduk bersama, mendengarkan aspirasi, memberikan klarifikasi, dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung,” ujar jajaran DPD GMNI Jatim.
