Thejatim_Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep (13/07/2023).
Aktivis Fakta tersebut hadir untuk menyoroti realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep yang cenderung dihabiskan untuk keperluan perjalanan dinas dan kepentingan birokrasi.
Presiden Fakta, Nur Hayat mengatakan kedatangan aktivis Fakta itu untuk menyoal potret belanja daerah kabupaten Sumenep yang habis untuk belanja operasional, dan ongkos hulu hilirnya aparat pemerintah.
“Dari hasil analisis kami, terbukti pada rentang waktu lima tahun terakhir hingga 2023 ini belanja modal kabupaten Sumenep hanya berkisar di 8 persen dari total APBD,” jelasnya.
Eks. Koordinator Bemsu itu juga menilai pemerintah kabupaten Sumenep terindikasi boros dan gendut dalam pengalokasian anggaran untuk birokrasinya.
“Karena belanja modal yang seyogyanya mendapat perhatian untuk pemenuhan layanan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan ekonomi justru lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya,” tudingnya.
Hayat juga menyimpulkan secara keseluruhan besarnya APBD 2023 Kabupaten Sumenep bisa diasumsikan sangat tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Sumenep.”Bahkan terdapat indikasi bahwa belanja daerah kabupaten Sumenep tahun ini merupakan modus pembajakan APBD oleh birokrasi,” tandasnya. (Fh)
