TheJatim.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengingatkan pemerintah agar kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak berhenti pada upaya memangkas belanja negara semata. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa efisiensi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada program perlindungan sosial.
Pernyataan itu disampaikan menyusul gencarnya pemerintah mempublikasikan capaian efisiensi anggaran. Pemerintah sebelumnya menyebut langkah penataan belanja negara sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil menghemat anggaran hingga sekitar Rp300 triliun.
Di sisi lain, DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyepakati sejumlah penyesuaian dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat APBN hingga Rp40 triliun melalui penyesuaian jumlah penerima manfaat dan pengurangan hari distribusi.
Sementara itu, kondisi fiskal Indonesia hingga pertengahan 2026 disebut tetap berada dalam jalur yang aman. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan defisit APBN per Mei 2026 berada di kisaran 0,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam pengelolaan keuangan negara.
Namun, Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, mengingatkan bahwa indikator keberhasilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka penghematan maupun rendahnya defisit anggaran.
Menurutnya, APBN merupakan instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, efisiensi harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja negara atau spending better, bukan sekadar mengurangi pengeluaran pemerintah.
“Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” ujar Refi dalam keterangannya yang diterima The Jatim, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai keberhasilan pemerintah menghemat ratusan triliun rupiah akan kehilangan makna apabila di saat yang sama masyarakat miskin justru kehilangan akses terhadap layanan dasar dan bantuan sosial.
Menurut Refi, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal semestinya lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia atau human-centric metrics. Indikator tersebut dinilai lebih relevan dibanding sekadar mengejar angka efisiensi dalam laporan keuangan negara.
“Ukuran keberhasilan fiskal bukan hanya mampu menghemat triliunan rupiah. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kelaparan, setiap warga memiliki akses terhadap pangan, dan dapat hidup dengan aman serta memiliki tempat tinggal yang layak,” tegasnya.
DPP GMNI juga menyoroti penyesuaian Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan atas nama efisiensi. Organisasi tersebut meminta pemerintah memastikan evaluasi program tidak mengurangi tujuan utama pemenuhan gizi nasional, terutama bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan negara.
Menurut GMNI, setiap kebijakan efisiensi harus dikawal secara ketat agar tidak berdampak pada berkurangnya kualitas pelayanan publik maupun perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Lebih jauh, DPP GMNI mendorong pemerintah memanfaatkan ruang fiskal yang tercipta dari hasil efisiensi untuk memperkuat program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dana hasil penghematan dinilai seharusnya dialokasikan bagi pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan jaring pengaman sosial, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas akses gizi masyarakat, hingga penyediaan hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.
Alumni Ketua GMNI Surabaya itu menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen pembangunan yang harus mampu menghadirkan keadilan sosial. Karena itu, setiap rupiah hasil efisiensi harus benar-benar kembali kepada rakyat.
“Terutama dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata,” pungkasnya.
