TheJatim.com – Kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, kembali memicu sorotan terhadap sistem pengelolaan sampah di Jawa Timur. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menilai peristiwa tersebut bukan sekadar insiden, melainkan sinyal kuat bahwa tata kelola persampahan masih menyimpan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Berdasarkan data yang disampaikan WALHI Jawa Timur, kebakaran terjadi pada Minggu (20/7/2026) mulai pukul 18.49 WIB hingga 23.58 WIB. Api menghanguskan sekitar 900 meter persegi timbunan sampah di Blok 1B TPA Benowo yang memiliki luas sekitar 10 hektare. TPA ini selama ini dikenal sebagai lokasi pengolahan sampah terbesar di Surabaya yang menerima sekitar 1.000 hingga 1.600 ton sampah setiap hari, termasuk melalui fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan pengelolaan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Maka, pengelolaan sampah tidak cukup hanya berorientasi pada penanganan di hilir, tetapi harus dimulai dari upaya pengurangan sampah sejak dari sumbernya,” ujar Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, masih banyak daerah yang bergantung pada sistem open dumping, padahal metode tersebut telah lama dinilai berisiko terhadap lingkungan. Penumpukan sampah dalam jumlah besar dapat menghasilkan gas metana (CH4) yang mudah terbakar, terutama saat cuaca panas dan kondisi timbunan sampah tidak dikelola secara optimal.
WALHI juga mengingatkan bahwa kebakaran TPA Benowo bukan kasus pertama di Jawa Timur. Sebelumnya, pada 4 Juli 2026, kebakaran juga terjadi di TPA Pakusari, Kabupaten Jember, yang membakar sekitar 500 meter persegi area timbunan sampah. Dua kejadian dalam waktu berdekatan tersebut dinilai memperlihatkan tingginya risiko bencana akibat lemahnya sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah.
Menurut WALHI, keberadaan PLTSa belum mampu menjawab akar persoalan persampahan. Sebab, volume sampah yang terus meningkat tetap berakhir di TPA sehingga ketergantungan terhadap penimbunan sampah masih sangat tinggi. Kondisi itu membuat potensi kebakaran, pencemaran udara, hingga dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar tetap menjadi ancaman.
Sementara itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Timur, Lucky Wahyu, mengatakan kebakaran TPA Benowo seharusnya menjadi peringatan bahwa pembangunan infrastruktur berteknologi tinggi tidak akan efektif apabila produksi sampah terus meningkat tanpa dibarengi kebijakan pengurangan dari sumbernya.
“Solusi yang perlu diperkuat justru berada di hulu, mulai dari pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari rumah tangga, penguatan bank sampah, pengembangan pengomposan, hingga penerapan tanggung jawab produsen terhadap kemasan yang mereka hasilkan” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dinilai lebih efektif untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan.
WALHI Jawa Timur pun mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Tempat Pemrosesan Akhir yang masih menerapkan sistem open dumping. Evaluasi juga diminta menyasar kebijakan pengelolaan sampah secara keseluruhan agar tidak hanya berorientasi pada penanganan di hilir, melainkan membangun sistem pengurangan sampah dari hulu hingga hilir sesuai amanat undang-undang.
Peristiwa di TPA Benowo menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui teknologi semata. Tanpa perubahan pola pengelolaan yang menitikberatkan pada pengurangan sampah sejak dari sumbernya, risiko kebakaran, pencemaran lingkungan, dan bencana ekologis diperkirakan akan terus berulang di berbagai daerah.
