TheJatim.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk membangun fondasi Indonesia Emas 2045. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso, menilai pembangunan nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Prinsipnya, kami melihat dua tahun ini sebagai fondasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo untuk menuju Indonesia Emas 2045. Fondasi yang dibangun melalui manusia yang sehat, generasi yang cerdas, keluarga yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin berdaya,” ujar Cahyo, Selasa (20/10/2026).
Menurut Cahyo, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal layak.
Salah satu program yang menjadi perhatian Cahyo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan balita. Namun, manfaatnya perlu dilihat bukan hanya dari jumlah penerima, melainkan juga dari kualitas makanan, keamanan pangan, serta dampaknya terhadap kesehatan.
“MBG merupakan salah satu instrumen dan program hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, ibu hamil, balita, maupun lansia agar bisa jauh lebih baik lagi,” kata Cahyo yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Surabaya.
Selain memenuhi kebutuhan gizi, MBG dinilai berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Keterlibatan petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan pemasok bahan pangan lokal dapat membuka pasar baru sekaligus memperluas perputaran uang di masyarakat. Pemerintah perlu memastikan peluang tersebut benar-benar dinikmati pelaku usaha lokal melalui pengadaan yang transparan dan pengawasan yang memadai.
“Yang tidak kalah penting adalah adanya potensi perputaran ekonomi dan multiplier effect dari MBG, baik secara lokal maupun bagi para petani dan nelayan kita, karena produk-produk yang mereka hasilkan diserap dengan baik oleh MBG maupun SPPG,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Cahyo menyoroti program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan pembangunan Sekolah Garuda. Menurut dia, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus mendapatkan kesempatan belajar yang layak tanpa terhambat kondisi ekonomi maupun keterbatasan fasilitas di daerahnya.
“Pendidikan adalah salah satu fondasi utama untuk meningkatkan kualitas ekonomi atau derajat masyarakat. Karena itu, program seperti Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, dan pembangunan Sekolah Garuda merupakan gagasan yang baik untuk meningkatkan kualitas generasi kita,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jatim tersebut.
Selain pendidikan, Cahyo mendorong penguatan layanan kesehatan dasar melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan perbaikan fasilitas puskesmas. Pemeriksaan kesehatan sejak dini dinilai penting untuk membantu masyarakat mengenali risiko penyakit sebelum kondisinya memburuk. Karena itu, pelaksanaan program perlu disertai kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas pemeriksaan, serta tindak lanjut bagi warga yang membutuhkan penanganan medis.
“Puskesmas tidak hanya menjadi ruang pengobatan, tetapi juga rumah edukasi kesehatan kepada masyarakat kita. Ini penting karena upaya promotif dan preventif harus berjalan bersama dengan pelayanan kesehatan,” katanya.
Dalam penanganan kemiskinan, Cahyo menilai ketepatan data penerima bantuan menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan pemerintah. Data yang tidak akurat berisiko membuat warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria berpotensi masuk dalam daftar penerima. Karena itu, pembaruan dan pencocokan data lintas instansi perlu dilakukan secara berkala.
“Beliau ingin data kemiskinan itu terintegrasi dalam satu data, betul-betul tepat sasaran, agar penanganan kemiskinan secara holistik dilakukan secara bertahap oleh semua kementerian dan semua tingkatan pemerintahan,” ungkapnya.
Cahyo menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu program atau satu lembaga. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga masyarakat perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi kebutuhan warga dan memastikan bantuan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Pengawasan juga diperlukan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada penyaluran anggaran, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan adalah permasalahan multidimensi. Dibutuhkan kolaborasi semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kota, tetapi juga seluruh unsur masyarakat,” tegasnya.
Dia juga meminta agar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), revitalisasi sekolah, perbaikan puskesmas, dan MBG menjangkau wilayah yang masih menghadapi persoalan pembangunan manusia. Pemerataan program, menurut Cahyo, perlu mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, kualitas layanan dasar, serta kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
“Program BSPS, revitalisasi sekolah, revitalisasi puskesmas, dan MBG harus semakin menyebar dan merata kepada semua wilayah yang membutuhkan, khususnya wilayah yang kondisi indeks pembangunan manusianya membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan nasional berjalan sesuai sasaran, termasuk di Jawa Timur dan Kota Surabaya yang menjadi daerah pemilihannya.
“Sebagai anggota Fraksi Gerindra, kami akan terus berkomitmen mengawal, mengawasi, dan memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo benar-benar hadir, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya,” pungkas Cahyo.
