TheJatim.com – Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 tidak hanya menjadi ajang perayaan keberhasilan pembangunan Kota Pahlawan. Momentum tersebut juga dimanfaatkan Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, untuk menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang masih perlu dibenahi.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu menegaskan, modernisasi kota harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat kampung dan permukiman.
Usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026), Yona menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota. Mulai dari layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), efektivitas Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) layak mendapatkan apresiasi. Namun, keberhasilan sebuah sistem tidak cukup diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” kata Yona.
Ia menilai masih banyak warga yang belum memanfaatkan layanan digital secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, khususnya bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi.
Selain itu, kualitas pelayanan publik juga dinilai sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang bertugas di lapangan. Karena itu, Yona meminta evaluasi berkala terhadap operator layanan di kelurahan maupun Balai RW agar standar pelayanan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Surabaya.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Sampah Masih Menjadi Sorotan
Di bidang lingkungan hidup, Yona memberikan perhatian khusus terhadap Program Suroboyo ASRI yang selama ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kota yang bersih dan berkelanjutan.
Meski mendukung program tersebut, ia menilai masih terdapat persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan. Salah satunya terkait penumpukan sampah rumah tangga di sejumlah titik permukiman dan depo sampah.
Persoalan sampah sendiri masih menjadi tantangan bagi banyak kota besar di Indonesia. Di Surabaya, peningkatan volume sampah kerap terjadi saat momen hari besar, kegiatan publik, hingga pertumbuhan kawasan permukiman yang semakin padat.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Yona mengaku menerima berbagai laporan masyarakat mengenai sampah yang menumpuk hingga meluber ke area pelataran depo. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Penataan PKL Harus Berkelanjutan
Pada sektor penegakan peraturan daerah, Yona mengapresiasi pendekatan persuasif dan humanis yang selama ini dilakukan Satpol PP Surabaya dalam proses penertiban.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penataan kawasan tidak boleh berhenti setelah lokasi berhasil dikosongkan. Pemerintah harus memiliki rencana lanjutan yang jelas agar kawasan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” ujarnya.
Menurutnya, lokasi yang dibiarkan kosong berpotensi kembali ditempati aktivitas lama. Karena itu, penataan PKL harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang yang mampu menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Kampung Pancasila dan Parkir Perlu Evaluasi
Yona juga menyoroti Program Kampung Pancasila yang selama ini digagas untuk memperkuat toleransi, gotong royong, dan harmoni sosial di lingkungan masyarakat.
Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik. Namun, keberhasilannya harus dapat diukur melalui indikator yang jelas dan terukur.
“Harus ada ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Selain itu, persoalan parkir masih menjadi keluhan yang sering muncul di tengah masyarakat. Menurut Yona, digitalisasi sistem parkir harus dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para juru parkir yang berinteraksi langsung dengan warga.
Ia menilai pembinaan terhadap juru parkir tidak boleh hanya berorientasi pada target pendapatan daerah, tetapi juga harus mencakup aspek pelayanan dan etika kerja.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Yona mengajak seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan HJKS ke-733 sebagai momentum evaluasi dan refleksi bersama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur modern yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pelayanan publik yang adil dan merata.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” pungkasnya.
