TheJatim.com – Dinamika politik, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang menjadi sorotan publik mendorong Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya mengeluarkan 15 Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap sebagai respons terhadap perkembangan situasi nasional.
Sikap tersebut dirumuskan dalam forum Kopdar Akbar dan Kajian Strategis Kader GMNI se-Surabaya yang berlangsung pada 12 Juni 2026. Forum yang dihadiri seluruh komisariat dan kader GMNI Surabaya itu menjadi ruang konsolidasi sekaligus wadah diskusi kritis untuk membaca berbagai persoalan kebangsaan yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Mulai dari tata kelola sektor energi dan BBM Pertamax, dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelemahan nilai tukar rupiah, wacana perluasan kewenangan institusi negara ke ranah sipil, hingga persoalan deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Ketua DPC GMNI Surabaya, Alfito Rafif Amanda, menegaskan bahwa pernyataan sikap yang dihasilkan bukan sekadar dokumen organisasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Menurutnya, pembangunan nasional harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ajaran Marhaenisme yang menempatkan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama kebijakan negara.
“Lima belas Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap ini menunjukkan bahwa GMNI Surabaya tetap konsisten berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan negara harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Alfito.
Ia menambahkan, organisasi mahasiswa memiliki peran penting sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, GMNI Surabaya berkomitmen terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah secara kritis namun konstruktif.
Dalam sektor energi, GMNI Surabaya menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan energi nasional. Organisasi tersebut menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas terkait kualitas produk, distribusi, hingga mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak.
Isu ini menjadi relevan mengingat sektor energi merupakan salah satu penopang utama aktivitas ekonomi nasional. Ketidakjelasan tata kelola maupun potensi penyimpangan dinilai dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Selain energi, dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian serius. Program yang digagas untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia itu dinilai harus terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan maupun korupsi.
GMNI Surabaya mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan transparan dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan yang terjadi pada program-program strategis nasional.
Ketua Bidang Politik DPC GMNI Surabaya, Aulia Thaariq Akbar, mengatakan persoalan energi, korupsi, ekonomi, demokrasi, dan lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Negara harus hadir melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik. Pengawasan masyarakat terhadap program-program strategis nasional juga harus diperkuat sebagai bagian dari kontrol demokratis,” tegasnya.
Di bidang ekonomi, GMNI Surabaya turut menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga kebutuhan pokok, biaya produksi industri, hingga daya beli masyarakat.
Karena itu, GMNI Surabaya mendorong penguatan sektor industri nasional, hilirisasi sumber daya alam, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sebagai langkah memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Sementara pada aspek demokrasi dan tata negara, organisasi tersebut mengingatkan pentingnya menjaga supremasi sipil sebagai salah satu pilar demokrasi. Evaluasi terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara institusi keamanan dan ruang sipil dinilai perlu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Persoalan lingkungan hidup juga menjadi sorotan utama. Deforestasi, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan disebut masih menjadi tantangan serius pembangunan nasional.
GMNI Surabaya menilai keberlanjutan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan ekonomi. Penegakan hukum terhadap korporasi maupun pihak yang terbukti merusak lingkungan harus dilakukan secara konsisten demi menjaga keseimbangan ekologi dan keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Forum Kopdar Akbar dan Kajian Strategis tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama berupa 15 Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap yang akan menjadi landasan gerakan organisasi dalam mengawal kebijakan publik ke depan.
Sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat, DPC GMNI Surabaya juga merilis video pernyataan sikap yang dibacakan langsung oleh kader-kader GMNI Surabaya melalui akun media sosial resmi organisasi.
Bagi GMNI Surabaya, sikap tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus berdiri bersama rakyat, menjaga integritas penyelenggaraan negara, memperkuat demokrasi, serta mengawal cita-cita Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno.
“Lima belas Pokok Pikiran dan Pernyataan Sikap ini merupakan komitmen GMNI Surabaya untuk terus berdiri bersama rakyat, menjaga integritas negara, memperkuat kedaulatan bangsa, dan mengawal cita-cita Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno,” pungkasnya.
