TheJatim.com – Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Koordinator Jawa Timur mulai menggeser pola gerakannya dari aksi jalanan menuju ruang-ruang akademik. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Series BUMD bertema “Restorasi Tata Kelola BUMD Jatim: DPRD Bisa Apa?” yang menjadi forum diskusi terbuka untuk membedah berbagai persoalan badan usaha milik daerah di Jawa Timur.
Koordinator SPM-MP Jawa Timur, Aqyas Sholeh, mengatakan kegiatan tersebut lahir dari kebutuhan publik untuk memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai kondisi dan tata kelola BUMD yang selama ini kerap menjadi perbincangan. Menurutnya, berbagai polemik yang muncul seputar BUMD tidak boleh hanya menjadi konsumsi kelompok elite, tetapi harus dibuka secara transparan kepada masyarakat.
“Kami ingin persoalan mendasar terkait tata kelola BUMD tidak menjadi isu yang eksklusif. Forum ini kami siapkan sebagai ruang terbuka yang mempertemukan unsur eksekutif, legislatif, wartawan, akademisi, hingga aktivis masyarakat sipil agar publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik berbagai polemik BUMD Jawa Timur,” ujar Aqyas, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, transformasi gerakan tersebut merupakan upaya menghadirkan kritik yang lebih konstruktif dan berbasis data. Melalui pendekatan akademik, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, tata kelola perusahaan daerah, hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikaji secara lebih mendalam dan objektif.
Isu tata kelola BUMD memang menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah perusahaan daerah di berbagai wilayah Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kinerja usaha, lemahnya pengawasan, hingga proses penunjukan direksi dan komisaris yang kerap memunculkan polemik. Padahal, keberadaan BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.
Karena itu, SPM-MP Jawa Timur berkomitmen melanjutkan rangkaian diskusi yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut juga sejalan dengan pandangan sejumlah pengamat, termasuk Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, yang mendorong adanya forum-forum kritis untuk memperkuat tata kelola BUMD secara berkelanjutan.
Aqyas menegaskan, pembenahan BUMD harus diarahkan pada penerapan sistem merit yang mengutamakan kompetensi, integritas, dan profesionalisme. Dengan demikian, perusahaan daerah mampu berkembang menjadi instrumen ekonomi yang sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen yang sama dalam melakukan reformasi tata kelola BUMD. Menurutnya, posisi strategis di lingkungan perusahaan daerah seharusnya ditempati oleh figur yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang memadai, bukan sekadar menjadi ruang kompromi politik atau balas jasa kepada kelompok tertentu.
“BUMD harus menjadi jantung Pendapatan Asli Daerah. Jika dikelola secara profesional dan transparan, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan warga Jawa Timur,” tegasnya.
Melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat tersebut, SPM-MP berharap tercipta budaya pengawasan yang lebih kuat terhadap kinerja BUMD. Keterlibatan publik dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan perusahaan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan masyarakat luas.
