TheJatim.com – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Surabaya tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Di tengah kibaran Merah Putih dan khidmatnya upacara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menitipkan pesan yang lebih jauh: kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kerja nyata, terutama oleh generasi muda.
Pesan itu disampaikan Eri saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di Halaman Balai Kota Surabaya, Senin (17/8/2026) pagi. Upacara dihadiri jajaran Forkopimda Surabaya, pejabat Pemkot Surabaya, tamu undangan, hingga masyarakat yang datang menyaksikan langsung peringatan kemerdekaan di Kota Pahlawan.
Eri bersama Ketua TP-PKK Kota Surabaya Rini Indriyani tampil mengenakan pakaian adat Teluk Belanga dari Kepulauan Riau. Prosesi berlangsung dengan rangkaian kirab bendera pusaka, pengibaran Sang Merah Putih, serta mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
Namun, perhatian utama dalam amanat Eri mengarah kepada anak-anak muda Surabaya.
Ia meminta pemuda tidak berhenti pada perayaan kemerdekaan, tetapi mengambil peran dalam menjawab persoalan yang masih dihadapi kota. Mulai dari kemiskinan, stunting, anak putus sekolah, hingga persoalan kekerasan dan premanisme.
«“Saya mengajak seluruh pemuda Surabaya untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, melainkan mewarisi ‘api perjuangan’ Bung Karno dengan terlibat aktif menjaga dan mempertahankan kemerdekaan di kota ini,” kata Eri.»
Bagi Eri, bentuk perjuangan generasi sekarang tidak lagi identik dengan mengangkat senjata. Tantangannya bergeser menjadi bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih aman, sejahtera, sehat, dan memiliki kesempatan memperoleh pendidikan.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah pembangunan Surabaya yang menempatkan pengurangan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai sejumlah prioritas utama pemerintah kota.
Pesan Eri tentang kemerdekaan yang harus dirasakan warga bukan kali pertama disampaikan. Pada peringatan HUT ke-80 RI tahun lalu, ia juga menekankan bahwa makna merdeka di tingkat kota berkaitan langsung dengan persoalan sehari-hari masyarakat.
Saat itu, Eri menyebut kemiskinan, anak putus sekolah, dan stunting sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar masyarakat benar-benar merasakan arti kemerdekaan.
Setahun berselang, gagasan tersebut kembali ditekankan dengan sasaran yang lebih spesifik: pemuda.
Pemkot Surabaya bahkan telah menyiapkan ruang partisipasi bagi generasi muda melalui pertemuan dengan perwakilan anak muda dari seluruh RW. Agenda tersebut akan diarahkan pada deklarasi bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan lingkungan.
Langkah ini menjadi penting karena pemuda tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mencari solusi.
Tantangan yang disebut Eri bukan tanpa konteks. Pemerintah Kota Surabaya dalam sejumlah program pembangunan memang masih menempatkan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan ketimpangan sebagai isu strategis.
Di bidang pendidikan, misalnya, Pemkot Surabaya menyebut daya tampung pendidikan dasar dan menengah pada penerimaan siswa 2026/2027 mencapai sekitar 42 ribu kursi, sementara lulusan SD sekitar 41 ribu siswa. Pemerintah kota juga mengalokasikan jalur afirmasi untuk memastikan kelompok rentan tetap memperoleh akses pendidikan.
Pemkot juga memberikan bantuan pendidikan kepada 7.380 siswa SMA/SMK sederajat pada 2026. Program tersebut menyasar antara lain keluarga miskin, keluarga prasejahtera, serta anak yatim dan piatu dengan tujuan mencegah anak putus sekolah.
Sementara itu, dalam dokumen perencanaan pembangunan Surabaya, pemerintah kota mencatat angka putus sekolah jenjang SD/MI berada pada angka 0 persen dalam periode 2021 hingga 2025. Meski demikian, pemerintah tetap menekankan pentingnya pencegahan dan pemantauan agar persoalan anak putus sekolah tidak kembali muncul.
Di sisi kesehatan, target penurunan prevalensi stunting juga masuk dalam indikator pembangunan Surabaya 2026. Dokumen perencanaan daerah menargetkan prevalensi stunting terus ditekan hingga berada di bawah angka tahun sebelumnya.
Upaya tersebut mendapat pengakuan pemerintah pusat. Pada Juni 2026, Pemkot Surabaya meraih penghargaan sebagai Terbaik II tingkat kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
Artinya, ajakan Eri kepada pemuda untuk ikut menyelesaikan persoalan kota bukan sekadar pesan simbolik dalam upacara. Ada pekerjaan pembangunan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung.
Selain persoalan sosial, Eri membuka ruang bagi anak muda untuk masuk lebih jauh dalam aktivitas ekonomi.
Pemkot Surabaya mendorong keterlibatan pemuda dalam sektor Horeka atau hotel, restoran, dan kafe, sekaligus memperkuat pemberdayaan UMKM yang digerakkan generasi muda.
Ruang tersebut dinilai penting karena kemerdekaan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan dan membangun kemandirian ekonomi.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi pemuda untuk terlibat dalam pergerakan ekonomi daerah, termasuk penguatan sektor Horeka serta pemberdayaan UMKM kepemudaan,” ujarnya.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan yang dibawa dalam upacara tidak berhenti ketika bendera diturunkan. Pemuda diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi, sosial, dan keamanan di tingkat lingkungan.
Momentum HUT ke-81 RI di Balai Kota Surabaya juga menjadi kesempatan bagi Pemkot memberikan penghargaan kepada aparatur sipil negara yang telah mengabdi puluhan tahun.
Sebanyak 966 PNS menerima Satyalancana Karya Satya atas masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun.
Kepada para penerima penghargaan, Eri mengingatkan bahwa masa pengabdian panjang harus berbanding lurus dengan integritas dalam menjalankan tugas.
Ia secara khusus meminta aparatur menghindari korupsi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
«“Kita disumpah untuk kepentingan rakyat, maka kita harus memberikan apa yang kita miliki demi kepentingan masyarakat Kota Surabaya. Kita harus menghindari korupsi dan terus menjaga kualitas pelayanan publik,” tegasnya.»
Pesan tersebut menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Sebab, bagi warga, kualitas pemerintahan tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik, tetapi juga dari seberapa mudah mereka mendapatkan layanan dan perlindungan pemerintah.
Nuansa berbeda terlihat dalam upacara tahun ini melalui pertunjukan tari kolosal bertema “Kampung Pancasila”.
Pertunjukan tersebut menggambarkan bagaimana nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya mengikis kesenjangan dan mengatasi persoalan kemiskinan.
Konsep Kampung Pancasila sendiri sebelumnya telah menjadi bagian dari pendekatan Pemkot Surabaya dalam mendorong kebersamaan di tingkat lingkungan. Pada 2025, Pemkot menyebut program tersebut telah tersebar di 153 kelurahan Surabaya dan dikaitkan dengan penguatan peran pemuda.
Pemuda Surabaya tidak hanya diminta mengingat sejarah, tetapi juga meneruskan semangat perjuangan dalam bentuk yang relevan dengan zaman. Menjaga lingkungan, membantu warga rentan, menggerakkan ekonomi, mencegah kekerasan, serta memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal menjadi bentuk perjuangan baru.
Eri kemudian mengingatkan kembali filosofi Paskibraka. Menurutnya, sejarah pengibaran bendera pada masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa tugas tersebut membutuhkan nasionalisme dan karakter kuat.
“Karakter itulah yang harus dimiliki dan melekat pada seluruh anak muda di Kota Surabaya saat ini,” pungkasnya.
Bagi Kota Pahlawan, peringatan 17 Agustus akhirnya bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Di balik upacara, pakaian adat, tari kolosal, dan penghormatan kepada para abdi negara, ada pertanyaan yang lebih dekat dengan kehidupan warga: sejauh mana kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari?
Jawaban atas pertanyaan itu, menurut Eri, tidak cukup dibebankan kepada pemerintah. Pemuda dan seluruh warga Surabaya harus mengambil bagian.
Semangat kemerdekaan pun tidak berhenti di halaman Balai Kota. Ia harus bergerak dari kampung ke kampung, dari RW ke RW, dan diwujudkan dalam tindakan yang membuat kota semakin aman, inklusif, produktif, dan sejahtera.
