TheJatim.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa Timur (BEMNUS JATIM) menggelar Aksi Simbolik September Hitam 2026 di Kampus Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penyampaian tujuh tuntutan mahasiswa kepada pemerintah.
Koordinator BEMNUS JATIM Deni Oktaviano Pratama menempatkan gerakan mahasiswa sebagai respons atas keresahan terhadap sejumlah persoalan nasional. Dalam pernyataan sebelumnya, Deni mengatakan, “Reformasi Jilid II ini lahir dari keresahan bersama. Kondisi negara hari ini dirasa jauh dari harapan dan di luar ekspektasi publik.”
Aksi September Hitam kali ini diikuti mahasiswa dan perwakilan BEM dari Universitas W.R. Supratman Surabaya (UNIPRA), Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO), Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC), serta BEM Taswir.
Dengan tema “Merawat Ingatan, Menolak Lupa, Meneguhkan Kemanusiaan”, mahasiswa mengangkat sejumlah catatan sejarah Indonesia. Salah satunya peristiwa 30 September 1965 yang menjadi bagian penting sekaligus kontroversial dalam perjalanan sejarah politik dan kekerasan di Indonesia. Momentum September Hitam juga digunakan sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah untuk mengingat kembali persoalan hak asasi manusia.
Deni menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi demokrasi dan kehidupan masyarakat saat ini. Dalam pernyataan lain, ia menyebut keresahan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan satu kebijakan, tetapi juga mencakup sejumlah persoalan seperti MBG, koperasi desa, ekonomi, dan isu keterlibatan militer di ruang sipil. “Bukan hanya dari objek mahasiswa, tapi juga objek masyarakat luas bahwa ketika kita melihat kondisi situasi negara hari ini sungguh di luar prediksi kita bersama,” ujarnya.
Selain menyinggung peristiwa 1965, mahasiswa juga mengangkat peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato Surabaya pada September 1945. Peristiwa tersebut menjadi salah satu simbol perlawanan rakyat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Bagi BEMNUS JATIM, ingatan sejarah tersebut harus ditempatkan bersama persoalan kemanusiaan dan kehidupan masyarakat hari ini.
Dari aksi tersebut, BEMNUS JATIM menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka mendesak perombakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi pelaksanaan, tata kelola, dan penggunaan anggaran. Isu MBG memang menjadi salah satu persoalan yang beberapa kali disorot kelompok mahasiswa sepanjang 2026.
Kedua, BEMNUS JATIM meminta audit menyeluruh terhadap dana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk transparansi anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. “Kondisi negara hari ini dirasa jauh dari harapan dan di luar ekspektasi publik,” kata Deni dalam pernyataannya terkait keresahan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan pertambangan ilegal dan persoalan agraria. BEMNUS JATIM mendesak penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal serta menolak pemanfaatan lahan untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan apabila mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah memperkuat kesejahteraan masyarakat desa melalui kebijakan ekonomi yang dinilai adil dan berkelanjutan. Kelima, mereka mendesak pengembalian TNI ke fungsi pertahanan serta penghentian militerisasi ruang sipil yang dinilai dapat mengganggu prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
Keenam, BEMNUS JATIM meminta penghentian aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Ketujuh, mahasiswa mendesak pemerataan akses serta kualitas pendidikan agar hak pendidikan tidak ditentukan oleh kondisi geografis maupun kemampuan ekonomi warga.
BEMNUS JATIM menilai tujuh tuntutan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa. Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik, termasuk isu pendidikan, lingkungan, agraria, ekonomi desa, demokrasi, dan perlindungan masyarakat sipil.
Di sisi lain, Presiden BEM Universitas W.R. Supratman (UNIPRA) Surabaya, Layla, menekankan bahwa peringatan September Hitam bukan sekadar kegiatan mengenang masa lalu. “Merawat ingatan adalah bentuk penghormatan kepada para korban. Menolak lupa adalah komitmen menjaga kemanusiaan,” katanya.
Menurut BEMNUS JATIM, persoalan sejarah tidak boleh berhenti pada perdebatan politik. Di balik setiap peristiwa terdapat korban, keluarga, dan masyarakat yang terdampak. Karena itu, mereka mendorong agar sejarah dipelajari secara kritis dengan memperhatikan fakta, kesaksian, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Momentum September Hitam 2026 di Surabaya juga menunjukkan bahwa isu HAM, demokrasi, lingkungan, pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi ruang kritik mahasiswa. Sejumlah kelompok mahasiswa di Jawa Timur lainnya turut menggelar agenda serupa pada 30 September 2026 dengan membawa isu penegakan HAM, demokrasi, agraria, dan lingkungan.
Layla kembali menegaskan pesan utama aksi tersebut. “Dan keberanian menyuarakan keadilan merupakan tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan bangsa,” ujarnya.
BEMNUS JATIM menegaskan bahwa September Hitam 2026 menjadi momentum untuk merawat ingatan sejarah sekaligus mengawal persoalan masyarakat hari ini. Mereka menyatakan akan terus menyuarakan isu kemanusiaan, demokrasi, pendidikan, lingkungan, dan keadilan sosial melalui gerakan mahasiswa.
