TheJatim.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil untuk melayangkan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Sejumlah persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tekanan ekonomi, kesejahteraan pekerja hingga penyempitan ruang demokrasi, menjadi dasar rencana aksi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (22/10/2026).
Moch. Amir Nazaruddin, Direktur Jenderal Aksi dan Propaganda Kementerian Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga (Unair) 2026, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk membuktikan keberpihakan kepada rakyat. Namun, menurut dia, berbagai persoalan mendasar masih membutuhkan penanganan serius dari pemerintah.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum pembuktian keberpihakan kepada rakyat. Hutan terbakar, bencana mengancam, dan persoalan ekonomi masih menjadi keresahan masyarakat,” ujar Amir dalam keterangannya.
Rencana aksi tersebut disepakati dalam konsolidasi lanjutan yang berlangsung di belakang Perpustakaan Kampus B Unair, Selasa (20/10/2026), pukul 19.00 hingga 22.00 WIB. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Timur mengajak puluhan elemen mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, kelompok pekerja kampus, serta jaringan bantuan kemanusiaan dari sejumlah perguruan tinggi di Surabaya.
Peserta yang tercatat dalam forum antara lain BEM Unair, BEM Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Universitas Hang Tuah, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Dr. Soetomo, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, hingga Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS). Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan lembaga pers mahasiswa juga ikut dalam konsolidasi tersebut.
Konsolidasi itu menghasilkan empat isu utama sebagai dasar penyusunan tuntutan bersama. Isu tersebut meliputi penanganan karhutla dan bencana, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), tuntutan agar Prabowo-Gibran mundur dari jabatan presiden dan wakil presiden, serta penguatan supremasi sipil.
“BEM Unair mengajak seluruh elemen masyarakat yang resah terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran untuk merapatkan barisan dan turut serta dalam aksi di Grahadi pada 22 Oktober 2026,” kata Amir.
Selain empat isu utama, forum merumuskan 17 isu turunan yang mencakup persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, kebebasan sipil, hingga konflik agraria. Di sektor ketenagakerjaan, peserta menuntut kepastian sistem kerja yang layak, penghapusan kebijakan upah murah, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Di bidang demokrasi dan penegakan hukum, tuntutan mereka mencakup perlindungan kebebasan berpendapat dan pers, pembebasan serta pemulihan nama baik tahanan politik, penghentian kriminalisasi, dan penguatan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah melalui fungsi konstitusional DPR.
Sementara itu, isu lingkungan mencakup desakan penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan, penolakan pengurangan anggaran penanggulangan bencana, pemerataan layanan kesehatan di wilayah terdampak karhutla dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penyelesaian konflik agraria di Jawa Timur.
Kritik mahasiswa tersebut muncul bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026. Sejumlah lembaga juga menerbitkan evaluasi atas kinerja pemerintahan dalam bidang ekonomi, tata kelola, dan kebijakan publik.
Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dalam evaluasi pada 20 Oktober 2026, menyoroti pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tekanan daya beli, tingginya pekerja informal, pelemahan industri manufaktur, serta beban fiskal masih menjadi tantangan pemerintah.
Di sisi lain, laporan evaluasi dua tahun pemerintahan yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) juga mencatat penilaian kritis terhadap sejumlah kebijakan. Namun, hasil survei lembaga tersebut perlu dibaca sesuai metode dan karakteristik respondennya, bukan dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
“Yang kami soroti bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga bagaimana pemerintah menentukan prioritas anggaran dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan persoalan rakyat,” demikian substansi kritik yang disampaikan Amir dalam menjelaskan latar belakang aksi.
Forum juga menyoroti besarnya struktur pemerintahan dan mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara. Berdasarkan profil resmi Sekretariat Kabinet, Kabinet Merah Putih dibentuk dengan 49 kementerian. Bagi peserta konsolidasi, ukuran pemerintahan semestinya tidak berhenti pada jumlah lembaga atau program, tetapi juga harus dilihat dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Untuk mematangkan persiapan aksi, peserta dijadwalkan mengikuti konsolidasi teknis lapangan pada Rabu (21/10/2026). Agenda tersebut mencakup pembahasan teknis pelaksanaan, pakaian hitam sebagai identitas aksi, serta penyelarasan materi orasi dan pernyataan sikap.
BEM Unair juga direncanakan berkoordinasi dengan kepolisian dengan pendampingan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) terkait penyampaian surat pemberitahuan aksi kepada Polrestabes Surabaya.
Amir menegaskan, aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik sekaligus menagih pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang berdampak pada kehidupan publik.
“Harapannya, pemerintah tidak hanya sibuk dengan urusan kekuasaan, tetapi benar-benar serius menyelesaikan persoalan rakyat. Keselamatan masyarakat, lingkungan hidup, kesejahteraan, dan demokrasi harus menjadi prioritas,” tegas Amir.
