TheJatim.com – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK Negeri di Jawa Timur kembali menuai sorotan. Warga miskin dinilai masih dibebani proses administrasi yang berbelit, meski pemerintah terus menggaungkan digitalisasi layanan publik.
Persoalan tersebut mencuat saat berlangsung diskusi di Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya, Selasa (3/6/2026). Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Surabaya Antiek Sugiharti mengungkapkan masih adanya pelajar dari keluarga kurang mampu yang harus datang langsung ke kantor Dinas Sosial untuk mengurus Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dan surat keterangan desil sebagai syarat pendaftaran SMA maupun SMK Negeri melalui jalur afirmasi.
Fenomena itu terlihat ketika dua siswa berseragam SMP bersama ibu mereka datang ke kantor Dinas Sosial Surabaya. Keduanya berasal dari Kecamatan Tambaksari dan tengah mempersiapkan diri mengikuti SPMB SMK Negeri.
“Kami minta SKKM dan surat keterangan desil sebagai syarat daftar masuk SMK Negeri,” ujar salah satu wali murid.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas integrasi data antarinstansi pemerintah. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan publik, warga miskin justru masih harus meluangkan waktu, biaya transportasi, dan tenaga hanya untuk memperoleh dokumen yang sebenarnya telah tersimpan dalam basis data pemerintah.
Antiek menjelaskan bahwa persoalan serupa tidak ditemukan dalam pelaksanaan SPMB SD dan SMP Negeri di Kota Surabaya. Menurutnya, data keluarga penerima bantuan sosial dan kategori kesejahteraan masyarakat telah terhubung langsung dengan sistem sekolah.
“Untuk SPMB SDN dan SMPN di Surabaya tidak perlu seperti ini. Karena data kita sudah terhubung dengan sistem di seluruh SD dan SMP se-Surabaya,” kata Antiek.
Namun integrasi tersebut belum berlaku pada pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Negeri yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akibatnya, masyarakat masih harus mengurus dokumen pendukung secara manual.
Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan dasar berada di bawah pemerintah kabupaten dan kota. Meski demikian, koordinasi dan pertukaran data antarlevel pemerintahan dinilai seharusnya mampu memangkas birokrasi yang membebani masyarakat.
Dari hasil verifikasi data yang dilakukan Dinas Sosial Surabaya, salah satu siswa yang datang mengurus dokumen tersebut tercatat berada pada kategori Desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melihat kondisi tersebut, Antiek menyarankan agar siswa tersebut juga mempertimbangkan mendaftar ke program Sekolah Rakyat yang mulai dibuka pada tahun ajaran baru ini.
“Sayang kalau tidak mendaftar ke Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama dan semuanya gratis, termasuk seragam dan perlengkapan sekolah,” ujarnya.
Sebagai informasi, sistem desil yang digunakan pemerintah membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok. Desil 1 hingga Desil 4 umumnya menjadi kelompok prioritas penerima berbagai program bantuan sosial. Semakin rendah nomor desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan ekonominya.
Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di Surabaya, sekolah tersebut berlokasi di kawasan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dengan konsep pendidikan berasrama dan seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai persoalan utama tetap berada pada sinkronisasi data dan pelayanan publik. Jika integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dapat diwujudkan, warga miskin tidak perlu lagi berulang kali mengurus dokumen yang sejatinya telah tercatat dalam sistem pemerintah. Bagi keluarga prasejahtera, penyederhanaan birokrasi bukan hanya soal kemudahan layanan, tetapi juga bagian dari upaya menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
